Jokowi Siapkan Insentif untuk Eksportir Indonesia

VNewsIndonesia | Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan insentif untuk meningkatkan kinerja ekspor. Beleid ini dirancang untuk meningkatkan peran ekspor yang dianggap masih lemah sehingga menyebabkan terjadinya defisit neraca perdagangan maupun transaksi berjalan.

Jokowi menyebutkan, industri ekspor memberikan dampak besar pada perekonomian Indonesia. Ada pun investasi yang akan mendapatkan insentif adalah sektor-sektor yang memperkuat industri nasional serta mendorong transformasi ekonomi.

Dalam rapat terbatas yang membahas kebijakan investasi dan perpajakan di Istana Bogor, 21 November lalu, diungkapkan bahwa industri yang berorientasi ekspor dapat memberikan nilai tambah, sehingga Indonesia dapat merevitalisasi industri dan dapat mengurangi impor bahan baku, termasuk menumbuhkan industri yang memanfaatkan sumber daya lokal.

Sebelumnya, menurut Jokowi saat berada di Trade Expo Indonesia (TEI) ke-33 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition, 24 Oktober lalu, terdapat dua masalah besar yang saat ini dihadapai, yakni defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Tahun 2017 defisit transaksi berjalan Indonesia tercatat US$ 17,3 miliar.

Untuk itu, Jokowi berharap neraca perdagangan harus terus perbaiki dengan cara menggenjot ekspor agar lebih besar dari impor. Saat ini, impor lebih besar dari pada ekspor sehingga mengakibatkan defisit.

Mantan gubenur DKI Jakarta itu mendorong kepada para pelaku usaha untuk terus membuka pasar-pasar ekspor baru, selain negara-negara non-tradisional. Saat ini ia masih merancang bentuk intesif yang akan diberikan kepada pabrik, dunia usaha, dan industri untuk dapat mendorong ekspor.

Namun Jokowi optimis kinerja ekspor Indonesia akan terus menguat. Hal ini terungkap berdasarkan data ekspor Januari hingga September 2018 sebesar US$ 122 miliar. Nilai ini tumbuh 9,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada September 2018 terdapat titik cerah untuk membenahi neraca perdagangan. Pasalnya, di bulan tersebut terjadi surplus sekitar US$ 230 juta. Kendati masih kecil tapi sudah surplus.

Sektor non migas menjadi faktor pendorong surplus bulan September lalu dengan catatan nilai ekspor sebesar US$ 13,62 miliar dari nilai impor US$ 12,32 miliar. Sektor non migas tersebut antara lain bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan, mesin/peralatan listrik, kendaraan dan bagiannya, karet dan barang dari karet, besi dan baja, bijih, kerak dan abu logam, mesin-mesin/pesawat mekanik, berbagai produk kimia, dan pakaian jadi bukan rajutan.

Pemberian insentif kepada pelaku usaha yang melakukan ekspor juga pernah diungkapkan oleh Kementerian Perindustrian, awal Juni 2018 lalu. Kala itu, Kementerian mengusulkan pemberian insentif biaya energi bagi industri berorientasi ekspor. Peningkatan daya saing produk sebagai dampak efisiensi biaya produksi diharapkan akan mendongkrak kinerja ekspor.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Harjanto, pada pembukaan Integrated Textile Industries Trade Show and Home Textile and Furnishing Fabric Show di Jakarta Convention Center, 8 Juni 2018 lalu mengungkapkan, usulan ini merupakan upaya jangka pendek untuk ikut menambah cadangan devisa melalui devisa ekspor.

Menurut Harjanto, melalui pemberian insentif tersebut, perusahaan akan menerima diskon penggantian biaya listrik yang dikeluarkan untuk memproduksi barang yang diekspor, bukan barang yang dipasarkan di dalam negeri. “Mudah-mudahan dengan pemberian insentif itu perusahaan dapat semakin banyak menyerap tenaga kerja dan menciptakan dampak berganda di semua sektor,” ujar Harjanto.

Kemenperin, lanjut dia, akan membicarakan usulan pemberian insentif diskon biaya energi tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait. Menurut dia, pemberian diskon biaya energi tersebut akan menciptakan medan yang setara antara pelaku industri dalam negeri dan kompetitor di negara lain.

Selain itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat, menilai, usulan pemberian insentif energi tersebut merupakan terobosan yang dinantikan pelaku industri dalam negeri. “Energy refund adalah terobosan bagi Indonesia yang tengah kekurangan devisa. Insentif ini jangan hanya untuk industri tekstil, tetapi harus diupayakan untuk seluruh produk ekspor,” kata Ade.

Masih menurut Ade, hal yang perlu terus diupayakan adalah agar biaya energi yang ditanggung pelaku industri di Indonesia sama dengan pelaku industri di negara pesaing. Konsumsi energi rata-rata memakan porsi 20 persen dalam struktur biaya industri tekstil. Dengan kebijakan pemberian Insentif kepada pelaku industri berorientasi ekspor, maka akan meningkatkan nilai ekspor di tengah persoalan global yang tidak stabil.

Insentif dari pemerintah ini juga merupakan langkah nyata untuk melindungi industri di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *