VNEWS.ID | Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya membenahi transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang serta Bekasi (Jabodetabek). Jokowi ingin mengatasi masalah, yang berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), total kerugian materil akibat kemacetan di wilayah itu mencapai Rp 65 triliun setiap tahun.
Berbagai solusi tersebut bisa kita lihat ketika Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kala itu ia memulai mengurai kemacetan Jakarta dengan membangunan Mass Rapid Transit (MRT).
Ide awal transportasi massal MRT ini sebetulnya sudah dicetuskan sejak 1986 oleh Bachrudin Jusuf Habibie atau B.J Habibie, ketika menjabat sebagai Kepala Badan Pengkajan dan Penerapan Tekologi (BPPT). Saat itu, Habibie melakukan berbagai studi dan penelitian demi terwujudnya MRT di Indonesia.
Sejumlah studi yang dilakukan Habibie antara lain: Jakarta Urban Transport System Improvement by Railway and Feeer Service (1988-1989), Transport Network Planning and Rregulation (1989-1992) dan Jakarta Mass Transit System Study (1989-1992).
Pada periode-periode gubernur sebelum Jokowi, pembangunan MRT ini selalu gagal. Disebutkan, ada sejumlah kendala yang dianggap sulit diatasi.
Hingga akhirnya proyek MRT ini resmi terealisasi di era ketika Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Butuh waktu bagi Jokowi untuk memutuskan pembangunan proyek MRT tetap dikerjakan. Apalagi tarik-menarik pembangunan proyek ini sempat alot. Warga Fatmawati, Jakarta Selatan, yang terkena imbas proyek, misalnya, sempat menolak pola penyelesaian pembebasan lahan di sana.
Pada 10 Oktober 2013, pengerjaan proyek ini mulai digarap dengan peletakan batu pertama di atas lahan yang rencananya akan berdiri stasiun MRT Dukuh Atas, salah satu kawasan paling sibuk di Jakarta Pusat.
Jokowi beranggapan, proyek MRT tidak akan dimulai jika pemimpin ragu-ragu, tidak punya keberanian untuk memulai. Apalagi hitung-hitungannya, ya tadi itu, Jakarta akan merugi hingga puluhan triliun rupiah jika kemacetan tidak segera diatasi. “Kuping saya tebal. Kalau kuping saya tipis, enggak akan mulai MRT, LRT dan kereta cepat. Setiap keputusan pasti ada risikonya. Pemimpin harus berani ambil risikonya. Kalau enggak, ya maju mundur,” ujar Jokowi, 28 Februari 2018 lalu, seperti dikutip dari CNNIndonesia.
Setelah menjabat sebagai presiden, pada 9 September 2015, Jokowi meresmikan pembangunan Light Rail Transit (LRT) tahap pertama yang meliputi Cibubur-Cawang sepanjang 13,7 Km, Cawang-Dukuh Atas sepanjang 10,5 Km (tahap I A) dan Bekasi Timur-Cawang sepanjang 17,9 Km (tahap I B). Proyek ini juga bertujuan untuk mengurai kemacetan di wilayah Jabodetabek.
Pembangunan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
Jokowi optimis MRT dan LRT dapat mengurangi kemacetan di Jabodetabek. Pasalnya, kemacetan di wilayah ini sudah sangat parah. Bahkan kadang membuat kendaraan tidak bisa bergerak.
Ke depan, Jokowi menginginkan moda transportasi yang ada harus dikelola dengan baik. Termasuk pengelolaan urusan jalan. Nantinya masyarakat juga akan didorong untuk menggunakan transportasi umum yang telah disediakan pemerintah sehingga kendaraan-kendaraan yang ada di jalan bisa berkurang.
Jokowi mengungkapkan, Indonesia tidak ingin terus merugi hingga triliunan rupiah karena kemacetan yang sudah sangat menghawatirkan.
Selain dua moda transportasi tadi, pada 2 Januari 2018 lalu, Jokowi telah meresmikan Kereta Bandara Soekarno-Hatta. Dengan adanya kereta bandara, masyarakat jadi memiliki pilihan untuk menuju bandara. Selain bebas macet, menggunakan kereta juga lebih ekonomis dan cepat.
Dalam rapat terbatas yang yang membahas tata kelola trasportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 8 Januari 2019 lalu, Jokowi menyesalkan total kerugian materil yang sangat besar akibat kemacetan. Jika anggaran Rp 65 triliun itu dialokasikan untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT), maka pembangunan infrastruktur Jabodetabek bisa berkembang lebih pesat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta, ke depan kementerian dan pemerintah daerah terkait bisa segera membenahi tata kelola moda transportasi umum Jabodetabek. Jokowi juga meminta agar pemeliharaan jalur transportasi dilakukan secara terintegrasi, antara kementerian dan pemerintah daerah.