Fadli Zon, Politikus yang Tidak Konsisten Sejak Awal

VNEWS.ID| Fadli Zon, Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dikenal sebagai politikus yang kerap kontroversial dan tidak berimbang. Ia dikenal dengan sikapnya yang plin-plan, dan asal-asalan ketika berbicara.

Politikus Partai Gerindra itu, menanggapi cuitan relawan pendukung Joko Widodo atau Jokowi, Ulil Yusron, soal keluarga Prabowo yang disebut tidak harmonis. Fadli mengatakan hal itu adalah urusan pribadi dan mudah saja bagi Prabowo kalau ingin menikah lagi.

“Urusan pribadi itu. Orang punya takdirnya sendiri. Kalau urusan Pak Prabowo kapan saja kan bisa nikah lagi, itu gampang itu, urusan seminggu,” ujar Fadi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Ulin pada Ahad, 2 Maret kemarin melalui akun Twitternya @ulinyusron, mencuitkan sebuah video yang membandingkan keluarga Prabowo dengan keluarga Jokowi. Ia menyertainya dengan tulisan “Jokowi keluarga harmonis, Prabowo keluarga amburadul.”

Pembelaan terhadap Prabowo tersebut berbeda 190 derajat, kala ia menyerang Jokowi atas isu PKI. Kala itu Jokowi yang difitnah sebagai anggota PKI, diminta untuk melakukan tes DNA. Fadli Zon ikut mendukung gagasan tes DNA itu. Walau baik secara hukum (pembuktian dokumen) maupun kesaksiaan warga Solo secara terang benderang menunjukkan silsilah keluarga Ir. Jokowi,tapi Fadli Zon terlihat masa bodoh. Ia tidak peduli, yang penting Jokowi harus salah.

Pada kesempatan lainnya, Fadli Zon menilai mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di KPK bagi pejabat negara lebih baik dihapuskan karena tak diperlukan lagi di Indonesia.

Menurut Fadli, semua harta kekayaan pejabat negara sudah cukup terdata saat pencatatan pajak, sehingga tak perlu melaporkan LHKPN.

“Semuanya sudah ada di pajak, satu data aja. LHKPN ini menurut saya dihapus aja, semuanya di pajak, konsekuensinya di pajak,” kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Akan tetapi pada Senin (4/3/2019) Fadli Zon memberikan pernyataan kontroveraial. Penggemar Karl Mark itu justru menuding Ketua KPK Agus Raharjo sebagai pemberi ide penghapusan LHKPN.

“Saya waktu itu berdiskusi dengan Pak Agus Rahardjo Ketua KPK. Pak Agus Rahardjo sendiri yang mengusulkan agar LHKPN ini tidak usah lagi, tapi digabungkan dengan data pajak di SPT karena semuanya sama. Jadi ada redundant antara pajak dengan LHKPN,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menepis pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyebut usulan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) dihapus berasal dari Ketua KPK Agus Rahardjo.

“Pertama saya sudah tanya langsung ya ke Pak Agus, tidak benar seperti itu. Tidak mungkin ketua KPK kemudian mengusulkan penghapusan LHKPN, padahal UU memberikan tugas itu pada KPK,” ucap Febri di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2019).

Dari berbagai sumber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *