Sri Mulyani: Pembayaran Utang Saat Ini adalah Kewajiban dari Sebelum Presiden Jokowi

VNEWS.ID | Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembayaran pokok utang pemerintah untuk tahun 2018 sebagian besarnya dari utang yang dibuat sebelum periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau sebelum 2015. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sekaligus untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut pembayaran pokok utang pemerintah tahun 2018 tidak wajar.

Ketum PAN Zulkifli juga mengatakan pembayaran pokok utang pemerintah tahun ini 7 kali lebih besar dari dana desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan. Jadi, kewajaran besaran pembayaran pokok utang pemerintah tersebut dipertanyakan.

“Tahun 2018 Pembayaran pokok utang sebesar Rp 396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah itu, 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 atau sebelum Presiden Jokowi,” kata Sri Mulyani melalui akun Facebook resminya, Senin (20/8/2018).

Jika dilihat masa kepemimpinan Presiden RI, maka yang menjabat sebelum Jokowi adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Menteri Keuangan Jokowi itu, Zulkifli merupakan bagian dari kabinet saat itu sehingga seharusnya tahu bahwa utang yang jatuh tempo tahun ini berasal dari masa jabatannya dahulu.

Adapun 31,5 persen dari pembayaran pokok utang tahun 2018 turut dipakai sebagai instrumen Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau SPN Syariah dengan tenor di bawah 1 tahun. “Itu merupakan instrumen untuk mengelola arus kas. Ini adalah utang masa lalu yang pembayaran utang nya adalah kewajiban yang harus dipenuhi, mengapa baru sekarang diributkan?” tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani justru mempertanyakan, kenapa Ketum PAN Zulkifli yang saat itu ada di kabinet tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran antara perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan. Padahal, rasionya lebih tinggi dari yang sekarang. “Jadi, ukuran kewajaran yang disebut Zulkifli sebenarnya apa?” tanya Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyertakan beberapa penjelasan perbandingan antara jumlah pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan dana desa. Perbandingan ini disertakan untuk mengkritisi ucapan Ketua MPR RI Zulkifli yang menggunakan perbandingan tersebut dalam pidatonya di pidato sidang tahunan MPR hari Kamis (16/8/2018) lalu.

Tahun 2009 jumlah pembayaran pokok utang pemerintah adalah RP 117,1 triliun dan anggaran kesehatannya sebesar RP 25,6 triliun. Jadi, perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat.

” pembayaran pokok utang pada tahun 2018,adalah Rp 396 triliun sedangkan anggaran kesehatan Rp 107,4 triliun atau perbandingannya turun 3,68 kali. Jadi, rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4 persen,” ucap Sri Mulyani.

Jika dibandingkan dengan dana desa,  pembayaran pokok utang tahun 2015, maka besarannya 10,9 kali lipat. Tahun 2015 dipilih karena dana desa baru dimulai pada tahun itu.

“yang harus diketahui tahun 2018, rasio turun 39,3 persen jadi 6,6 kali. Bahkan pada tahun 2019 turun lagi hampir setengahnya jadi 5,7 kali. Artinya, dana desa naiknya jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang. Lagi-lagi tidak ada bukti dan ukuran mengenai kewajaran yang disebut Zulkifli Hasan,” sebut Sri Mulyani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *