Warga Asli Diperintah Pindah, Investor Diajak Masuk

0
Proyek pembangunan apartemen di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU, Kaltim, 28 April 2024, Foto : Abdallah Naem/ Mongabay Indonesia

VNEWS- Masyarakat adat Suku Balik dan Paser mulai meninggalkan kampung halaman mereka, termasuk Pemaluan dan Bumi Harapan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Langkah ini diambil setelah pemerintah Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), yang baru saja ditinggal ketua dan wakil ketuanya, meminta warga mengosongkan rumah dan tanah mereka karena masuk dalam delineasi proyek mega Ibu Kota Negara (IKN).

Alay, Ketua RT 6 Pemaluan, mengatakan bahwa banyak warga pindah ke Kabupaten Paser, sekitar 130 km dari IKN, setelah menerima ganti rugi atau kompensasi untuk lahan dan bangunan mereka. Warga dari Desa Bumi Harapan banyak yang pergi ke Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Babulu, dan Waru di Kecamatan Penajam, bahkan ada yang merencanakan pindah ke Krayan, Kalimantan Timur.

Muhammad Suhardi, warga Kampung Sabut, Pemaluan, menyebutkan sekitar 10 keluarga sudah keluar dari kampung. Warga terdampak jalan tol telah lebih dahulu pindah, mencari kontrakan karena batas waktu 14 hari dianggap terlalu singkat.

“Kami melihat orang-orang ini pada sibuk mencari kontrakan,” kata Suhardi. Beberapa warga menyebut masyarakat kelabakan mencari rumah kontrakan karena baru diberi tahu empat hari sebelum batas akhir oleh tim eksekusi lahan setelah pembayaran kompensasi. Hal ini membuat seorang warga dikabarkan terlunta-lunta karena belum mendapatkan rumah baru.

Di Desa Bumi Harapan, lima keluarga sudah lebih dahulu hijrah dari kampung. Yati Dahlia, warga Bumi Harapan, yang sudah pindah mengatakan bahwa keluarga Suku Balik terpaksa membeli tanah yang jauh karena harga tanah di dekat IKN terlalu mahal.

Gelombang perpindahan warga segera menyusul. Alay, warga Balik dan Paser di Kampung Sabut, Kelurahan Pemaluan, menceritakan rumah dua lantai seluas 8×8 meter yang ia bangun dengan susah payah adalah satu dari 37 rumah di RT 6 yang diminta dikosongkan oleh OIKN karena masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

Alay mengatakan, pada Februari lalu warga yang masuk dalam delineasi KIPP diminta berkumpul di kantor kelurahan untuk menilai bangunan dan tanah mereka. Namun, nilai penetapan tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan warga untuk membangun rumah mereka. Meski berat, warga terpaksa menerima ketentuan tersebut karena tidak ingin repot berurusan dengan pengadilan.

Seperti Alay, banyak warga tidak berminat mencari tempat di dekat IKN karena harga terbilang mahal. Mereka lebih memilih pindah secara mandiri karena opsi relokasi dari pemerintah tidak jelas.

Jubain, Kepala Adat Suku Balik, mengatakan bahwa warga yang pindah karena tidak ada pilihan lain. Kawasan mereka, yang dulu merupakan urat nadi kehidupan, kini masuk dalam proyek pengembangan jalan tol IKN. Jubain menyayangkan bahwa lahan dan kebun warga, yang sudah turun-temurun dimiliki, tidak dihargai layak oleh pemerintah.

Suhardi menambahkan bahwa warga tidak pernah diajak berdialog tentang masa depan mereka di IKN. OIKN hanya berdiskusi dengan pemerintah lokal tanpa melibatkan warga. Suhardi berharap ada alternatif lain selain menggusur warga dari IKN.

Fathur Roziqin Fen, Direktur Walhi Kalimantan Timur, berpendapat bahwa perpindahan warga meskipun melalui ganti rugi merupakan bentuk perampasan tanah yang disponsori kebijakan. Sementara itu, Presiden Jokowi terus menawarkan tanah di IKN kepada investor, menunjukkan ketidakadilan terhadap masyarakat lokal yang harus meninggalkan kampung halaman mereka.

Kondisi ini memperlihatkan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat adat Suku Balik dan Paser, yang terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka demi proyek Ibu Kota Negara Nusantara. Pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih adil dan transparan bagi warga yang terdampak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *