Bayangan Kelam di Bawah Langit Merah: Asa yang Memudar di Era Prabowo- Gibran

0

VNEWS– Di sebuah sudut rumah sederhana di bilangan Jakarta Barat, Maria Catarina Sumarsih membuka sebuah lemari kayu tua. Jari-jarinya yang bergetar dengan halus menarik sebuah buku berdebu berjudul “Ratu Adil: Ramalan Jayabaya & Sejarah Perlawanan Wong Cilik” karya Sindhunata. Buku itu adalah saksi bisu perjalanan panjangnya mencari keadilan. Sebuah perjalanan yang penuh dengan keputusasaan dan kekecewaan.

Sumarsih, kini berusia 71 tahun, adalah sosok ibu yang kehilangan anak semata wayangnya, Bernardinus Realino Norma Irmawan, alias Wawan. Mahasiswa Universitas Atmajaya itu tewas terkena peluru tajam saat Tragedi Semanggi I, 13 November 1998. “Saya ini wong cilik yang kemudian melakukan perlawanan kepada negara dengan melakukan Aksi Kamisan yang dimulai pada 18 Januari 2007,” kata Sumarsih dengan mata yang memancarkan keteguhan hati.

Hari itu, Sumarsih menjalani rutinitasnya: membaca buku, menulis, dan terkadang membaca koran. Namun, ada yang berbeda kali ini. Sebuah undangan untuk hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah menunggu. Dia segera bergegas berangkat ke TPS 103, ditemani putrinya, Irma Normaningsih, dan suaminya. “Lokasi TPS-nya tidak jauh dari sini,” katanya sembari berjalan cepat.

Dalam perjalanan, Sumarsih menyapa beberapa tetangga, mengajak mereka untuk menggunakan hak pilih. “Ayo Bu, datang nyoblos,” serunya. Di TPS, setelah menyerahkan undangan dan KTP, Sumarsih bersama keluarga mendapat nomor antrean 63, 64, dan 65. “Surat suara itu saya tusuk semuanya. Harapan saya, kertas suara saya tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan,” ujarnya, menggambarkan dirinya sebagai “Golput cerdas”.

Namun, skeptisisme tak pernah jauh dari benaknya. Sumarsih mengaku sudah terlalu sering dibohongi oleh para penguasa. “Janji-janjinya bagus, tapi setelah berkuasa, mereka tidak menepati janjinya,” tambahnya, mengenang janji-janji pemerintahan sebelumnya yang selalu kandas, termasuk di era Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi-JK.

Pada Pilpres 2024, ketika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diperkirakan menang satu putaran berdasarkan hasil hitung cepat, Sumarsih merasa pesimis. “Dengan ‘kemenangan’ pasangan ini, semakin sulit untuk menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat,” ucapnya dengan nada getir. Meski begitu, dia tetap berharap kepala negara nantinya akan mematuhi konstitusi dan Undang Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28I ayat (5) yang menjamin pelaksanaan hak asasi manusia.

Keputusasaan ini juga dirasakan oleh Paian Siahaan, ayah dari Ucok Munandar Siahaan, salah satu dari 13 aktivis yang hilang pada Mei 1998. Berbeda dengan Sumarsih, Paian memilih untuk tetap menggunakan hak suaranya. “Kalau tidak memilih, artinya tidak berjuang,” katanya. Namun, setelah hasil hitung cepat menunjukkan jagoannya kalah, hatinya seakan runtuh. “Bukan terkejut lagi, mau pingsan malah melihat itu,” ungkapnya penuh kepedihan.

Di sisi lain, ada juga harapan yang disematkan pada Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) yang dibentuk Presiden Jokowi. “PPHAM itu ada unsur melakukan pencarian di dalam Kepres-nya [Keputusan Presiden] itu. Bukan hanya bantuan. Tapi pencarian juga,” ujar Paian dengan sedikit harapan tersisa.

Namun, untuk korban seperti Saifuddin di Aceh, yang mengalami penyiksaan di usia lima tahun, harapan itu seringkali pudar. Pendataan yang belum matang dan keputusan yang mengecewakan membuatnya merasa tak diakui sebagai korban. “Saya ditangkap sama tentara Kopassus Rumoh Geudong, tetapi waktu saya lapor, katanya saya nggak bisa dianggap korban, karena masih anak kecil,” katanya dengan nada putus asa.

Begitu pula dengan Ainal Mardhiah yang mengalami penyiksaan dan keguguran anaknya. Ia merasa diperlakukan tidak adil oleh mekanisme non-yudisial PPHAM. “Padahal kami korban, dua-duanya korban. Kok saya nggak bisa?” keluhnya sambil menangis.

Di tengah segala keputusasaan dan ketidakpastian, ada suara-suara yang tetap berharap. Pambudi, mantan tahanan politik di Pulau Buru, melihat Pilpres 2024 sebagai “pintu awal untuk membuka rekonsiliasi”. Meski mendukung Prabowo, ia berjanji akan mengawal Prabowo agar bisa melanjutkan kebijakan Jokowi terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Namun, Sumarsih tetap berkomitmen untuk terus berjuang agar kebenaran dan keadilan terungkap. “Saya terus berjuang untuk mewartakan kebenaran dan keadilan, agar yang menjadi korban cukup kami sekeluarga. Cukup Wawan yang menjadi korban, tidak untuk orang lain,” katanya, dengan suara yang tegas dan penuh harapan.

Di bawah bayang-bayang masa lalu yang kelam, Sumarsih dan keluarga korban pelanggaran HAM berat lainnya tetap berdiri teguh, berharap suatu hari keadilan akan terwujud di tanah air tercinta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *