Keserakahan di Bawah Laut: Kisah Pemerintahan Jokowi dan Rencana Ekspor Pasir Laut

0

VNEWS– Dalam percaturan politik dan ekonomi Indonesia, ada satu kisah yang menggambarkan keserakahan yang mengakar. Pemerintah Presiden Joko Widodo tengah mempersiapkan langkah besar untuk merealisasikan ekspor pasir laut, sebuah kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Langkah ini, yang disokong oleh berbagai menteri, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, membuka kembali ekspor yang telah dilarang selama dua dekade.

Dalam suasana rapat koordinasi, Jumat, 21 Juni 2024, Airlangga Hartarto menjelaskan dengan tenang, “Tinggal KLBI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) nya diperjelas. Jadi dipisahkan antara sedimen dan unsur yang lain.”

Sementara itu, Zulkifli Hasan menambahkan, “Untuk detail sedimentasi laut yang tidak boleh diekspor, salah satunya yang mengandung mineral-mineral tambang.” Ada niat terselubung dalam kata-kata mereka, rencana yang terbalut dengan alasan teknis dan birokrasi.

Kebijakan ini tidak luput dari kritik keras. Para akademisi dan nelayan menentang keras, menyoroti risiko kerusakan lingkungan yang akan diperparah oleh eksploitasi besar-besaran. Mereka memandang PP No. 26 Tahun 2023 sebagai ancaman bagi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah terancam tenggelam akibat perubahan iklim. Namun, suara-suara ini tenggelam dalam gelombang ambisi pemerintah.

Sakti Wahyu Trenggono berusaha menenangkan keraguan publik dengan alasan yang terkesan mulia, “Ekspor sedimentasi laut ini bermanfaat untuk ekosistem laut Indonesia. Ini kan untuk pembersihan ya, supaya lingkungan laut lebih sehat dan lebih baik.” Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Pengisapan pasir laut, yang telah dipantau dan dipelajari selama bertahun-tahun, menunjukkan dampak merusak yang mengancam ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang. Partikel pasir yang tersebar oleh arus laut bisa menjangkau puluhan kilometer, mengaburkan perairan, menghambat fotosintesis, dan mengancam kehidupan laut.

Abrasi dan kerusakan ekosistem bukanlah satu-satunya ancaman. Endapan limbah yang tersembunyi di dasar laut turut terangkat, menyebar racun ke seluruh perairan. Selain itu, pengisapan pasir di perairan dangkal menyebabkan abrasi yang menggerus pesisir dan mengancam tenggelamnya pulau-pulau kecil. Contohnya, nelayan di Pulau Pemping, Kepulauan Riau, yang masih merasakan dampak pengisapan pasir 20 tahun silam. Mereka harus melaut lebih jauh karena musnahnya terumbu karang hingga radius 5 mil dari pantai.

Nelayan kecil dan masyarakat pesisir menjadi korban utama dari keserakahan ini. Di Bangka, misalnya, keruhnya perairan akibat pertambangan timah telah merusak mata pencaharian mereka. Konflik antarmasyarakat dan kekerasan menjadi pemandangan sehari-hari. Para nelayan yang tak sanggup bertahan terpaksa beralih menjadi penambang pasir, menambah ironi dalam kisah suram ini.

Meski pemerintah berusaha membungkus kebijakan ini dengan janji-janji pembangunan, seperti proyek Giant Sea Wall, dampak negatif dari eksploitasi ini jauh lebih besar. Abrasi, kerusakan ekosistem, dan eksploitasi masyarakat pesisir adalah harga mahal yang harus dibayar.

Pada akhirnya, keserakahan ini menggarisbawahi paradoks besar dalam pemerintahan Jokowi. Di satu sisi, pemerintah berusaha memulihkan ekosistem mangrove dan karang, serta meredam perubahan iklim. Di sisi lain, kebijakan ekspor pasir laut ini justru menjadi bumerang, mengancam keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Kisah ini adalah cermin dari ambisi yang membutakan, sebuah keserakahan yang terbungkus dalam retorika pembangunan. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *