Ketum Projo Diminta Mundur dari Menkominfo, Projo Tuding Civil Society sebagai Kubu Kalah Pilpres

0

VNEWS– Di tengah hiruk-pikuk politik dan ancaman keamanan siber, desakan agar Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), mundur dari jabatannya kian memanas. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas pemerintahan, tetapi juga mengancam keberlangsungan Organisasi Masyarakat Pro Jokowi (Projo) yang diketuai oleh Budi Arie Setiadi.

Ransomware Mengguncang Kepercayaan

Krisis bermula dari serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Telkom. Serangan ini menyebabkan gangguan signifikan pada layanan publik, merugikan masyarakat luas. Masyarakat sipil, yang merasa dampak langsung dari serangan ini, mulai menggalang dukungan untuk petisi yang menuntut Menkominfo mundur. Hingga saat ini, petisi di change.org telah ditandatangani oleh lebih dari 11.200 orang.

Projo: Tuduhan Bermotif Politik

Menanggapi desakan tersebut, Projo menyatakan keprihatinannya. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Projo, Handoko, dalam pernyataannya di Jakarta Selatan pada Jumat (28/6/2024), menyebut bahwa tuntutan ini didorong oleh kelompok yang kalah dalam Pilpres 2024. “Projo sangat prihatin atas sikap sebagian tokoh di media sosial yang mempolitisasi dan memanfaatkan kasus ransomware PDN untuk menyerang Menkominfo, Budi Arie Setiadi, dengan tujuan-tujuan politik sempit,” ungkap Handoko.

Safenet: Tuntutan Berdasarkan Kinerja

Di sisi lain, Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), menegaskan bahwa tuntutan mundur ini murni karena kinerja Menkominfo dalam menangani sistem data nasional. “Petisi ini murni ya, kita tahu semuanya karena memang kinerja Menkominfo,” ujar Nenden dalam diskusi daring yang membahas peretasan PDN pada Sabtu (29/6/2024). Ia menekankan bahwa masalah ini berdampak langsung pada publik, sehingga tanggung jawab pemerintah menjadi sorotan utama.

Nenden menjelaskan bahwa petisi ini merupakan langkah simbolik dari masyarakat sipil untuk menuntut tanggung jawab dari negara. “Kita menarget soal siapa yang sekarang bertanggung jawab paling besar soal PDN ini. Dan kita lihat memang Kementerian Kominfo,” tegasnya. Ia juga menyayangkan kurangnya permintaan maaf dari pemerintah kepada publik terkait kelalaian ini.

Meski menyadari bahwa mundurnya Menkominfo tidak otomatis menyelesaikan masalah PDN, Safenet menilai pentingnya tanggung jawab dari pihak-pihak yang berwenang. Dengan demikian, diharapkan peretasan semacam ini tidak terulang di masa depan. (Dd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *