Epilog Tragis Ketua KPU: Dari Meloloskan Gibran Hingga Tersandung Skandal Asusila

0

VNEWS– Di balik gemuruh politik dan bayang-bayang kekuasaan, Hasyim Asy’ari, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), sering menjadi sorotan. Bukan karena prestasinya, tetapi karena kontroversi yang mengikutinya seperti bayangan yang tak terpisahkan. Berulang kali dia terkena sanksi, namun selalu lolos dengan licin, seolah dilindungi oleh keberuntungan atau mungkin kekuatan yang tak terlihat. Salah satu tindakan yang menuai kontroversi adalah saat dia meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Saat itu Ia menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pada tanggal 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Namun, pada suatu hari yang menentukan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan palu keputusan. Hasyim Asy’ari, sang ketua yang sering lolos dari jerat, kini harus menerima nasibnya. Dia terbukti melakukan tindakan asusila, sebuah pelanggaran yang mencoreng wajah demokrasi dan integritas lembaga pemilu. DKPP pun meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan itu paling lambat tujuh hari setelah dibacakan.

“Memutuskan… 1) Mengabulkan permohonan pengadu untuk seluruhnya; 2) Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan; 3) Presiden Indonesia melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan; 4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.”

Demikianlah petikan pernyataan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang yang disiarkan oleh hampir seluruh stasiun televisi nasional, pada hari Rabu yang penuh ketegangan itu.

Tindakan Asusila yang Terungkap

Hasyim Asy’ari menerima sanksi tertinggi berupa pemberhentian tetap karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Tindakannya terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, mencuatkan fakta yang mencengangkan. Sebelum putusan akhir itu dibacakan, Dr. Ratna Dewi Pettalolo, salah seorang anggota DKPP, membacakan dengan rinci pengaduan yang disampaikan CAT, inisial perempuan anggota PPLN Den Haag yang mengadukan tindakan asusila itu ke DKPP.

“…terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 2-7 Oktober 2023 dilaksanakan pelaksanaan BIMTEK PPLN di Den Haag, Belanda. Saat itu teradu (Hasyim Asy’ari.red) hadir pada tanggal 3 Oktober dan menginap di Hotel Van der Valk, Amsterdam, Belanda. Dalam sidang pemeriksaan DKPP, pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu datang dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan itu, teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya pengadu terus berupaya menolak, namun teradu terus memaksa. Saya ulangi, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi.”

Hasyim Asy’ari: Terima Kasih Sudah Membebaskan Saya dari Tugas Berat

Dalam sebuah wawancara yang penuh ironi, Hasyim Asy’ari berbicara kepada wartawan di kantor KPU seusai putusan sidang DKPP itu. Dengan wajah yang terlihat tenang, dia menyampaikan rasa terima kasihnya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu.”

Di sisi lain, CAT, yang menyampaikan pengaduan kepada DKPP, hadir dalam sidang putusan DKPP hari Rabu itu. Berbicara kepada wartawan seusai putusan, dia mengatakan, “Saya datang langsung dari Belanda untuk menghadiri sidang putusan DKPP hari Rabu karena ingin melihat bagaimana keadilan ditegakkan.” Meski sempat segan dan malu dengan apa yang terjadi padanya, CAT berharap sikapnya mengadukan tindakan asusila itu akan memberdayakan banyak perempuan lain yang mungkin menjadi korban dari tindakan serupa.

KPPI Apresiasi Putusan DKPP, Meski Sudah Sangat Terlambat

Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Kanti W. Janis, mengapresiasi putusan DKPP, meskipun menurutnya sudah sangat terlambat.

“Putusan ini sudah sangat terlambat karena publik tahu bahwa ini bukan pertama kali Pak Hasyim melakukan tindakan asusila. Sudah pernah ada kejadian sebelumnya dan pelanggaran yang dilakukan bukan saja terkait asusila. DKPP juga sudah memberikan peringatan keras terakhir, selalu dibilang terakhir, tetapi peringatannya berkali-kali… Kini putusan DKPP itu masih harus menunggu keputusan presiden. Saya berharap Presiden segera mengeksekusi putusan itu dan korban melanjutkan gugatannya ke ranah pidana.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *