
VNEWS.ID | Tadi pagi, pukul 09.00-11.00, di kelas saya (S2) pada mata kuliah ekonomi makro, seorang mahasiswa bertanya kepada saya. Namun lebih tepat jika saya katakan dia menyampaikan protes tentang hutang pemerintah yang saat ini, katanya, cukup besar. Lalu dia menutupnya dengan menyatakan kalau memang negara ini belum mampu membangun dengan dana sendiri alias menggunakan dana murni dalam APBN, maka sebaiknya pemerintah tidak perlu membangun infrastruktur dulu.
Katanya lagi, sebaiknya dana yang ada tetap dialokasikan untuk dana subsidi BBM, listrik, pupuk, pendidikan, dan kesehatan biar bisa mengurangi beban hidup rakyat. Dengan demikian, rakyat bisa membeli kebutuhan pokok, yang katanya, harganya terus melonjak atau semakin mahal.
Saya mencoba menjawab pertanyaan dan pernyataan dia dengan bertanya balik kepadanya, agar jawaban saya lebih rasional dan mudah dimengerti tanpa harus membuka data yang penuh angka njelimet.
Saya: Apakah Anda tinggal di rumah sendiri?
Mahasiswa: Alhamdulillah, rumah sendiri di Bekasi, pak. (Jawabannya tegas, dengan tambahan senyuman bangga).
Saya: Anda membeli rumah tersebut secara tunai atau kredit?
Mahasiswa: Kredit pak, melalui Bank ..$€£¥.., dengan tenor 20 tahun. (Maaf nama bank saya samarkan).
Saya: Mengapa Anda tidak membelinya secara tunai?
Mahasiswa: Mana sanggup, pak. (Nada suaranya agak lesu). Gaji saya cuma Rp 6,3 juta, sedangkan harga rumah tipe 36 yang saya beli harganya sebesar Rp 275 juta. Ya, tak sangguplah, pak!
Saya: Kenapa Anda tidak menabung dulu sekian tahun dan setelah uangnya terkumpul Rp 275 juta baru Anda membeli secara tunai?
Mahasiswa: Waduuuh! Berapa lama saya baru bisa punya rumah kalau harus nabung dulu, pak? Nanti kalau duit tabungannya sudah ngumpul Rp 275 juta, harga rumahnya sudah tidak segitu lagi. Pasti sudah lebih mahal. Malah mungkin duit tabungan untuk beli rumah terpakai untuk keperluan lain, pak.
Saya: Jadi, karena Anda berhutang melalui KPR Bank ..$€£¥.. maka Anda bisa memiliki rumah sekarang? Lalu Anda membayar hutang dengan cara menyicil tiap bulan yang jumlah cicilannya Anda sesuaikan dengan kemampuan bayar selama 20 tahun, begitu?
Mahasiswa: Betul, pak. Saya menyicil sebesar Rp 1,2 juta sebulan dan masih ada sisanya sebesar Rp 5,1 juta untuk keperluan hidup bersama dua anak, pak.
Saya: Hahahahaha…..
Mahasiswa: Kenapa bapak tertawa? (Nada bicaranya agak tinggi dan terkesan bahwa dia tersinggung).
Saya: Yak! Begitu pulalah pemerintah. Karena dana APBN terbatas, padahal pemerintah harus menyediakan berbagai infrastruktur yang sangat dibutuhkan rakyat maka pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain, yang salah satunya adalah melalui hutang. Kalau pemerintah harus menabung dulu dan baru membangun setelah duitnya terkumpul maka pemerintah tidak akan pernah bisa membangun apa-apa, apalagi membangun infrastruktur memerlukan dana yang cukup besar. Selain itu, jangka waktu suatu periode pemerintahan hanya berdurasi lima tahun. Syukur-syukur jika bisa dua periode atau 10 tahun.
Jadi, kapan rakyat bisa menikmati infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perekonomian rakyat jika infrastruktur tidak pernah dibangun? Anda perlu ketahui bahwa biaya logistik atau biaya produksi dapat ditekan seefisien mungkin apabila sarana penunjang atau distribusi barang dan jasa bisa lebih lancar dan cepat. Seperti pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan peti kemas, dan bandara.
Efisiensi pada biaya produksi tentu saja akan meningkatkan margin atau laba perusahaan yang kemudian berimbas positif pada kenaikan upah pekerja atau buruh dan kemungkinan besar perusahaan akan melakukan investasi baru, yang pada gilirannya akan membuka lapangan kerja baru, dan trickel down effect lainnya.
Mahasiswa: Oh!? (Sambil manggut-manggut. Tapi saya tidak tahu arti manggut-manggutnya itu. Apakah dia menerima penjelasan saya atau karena dia sudah capai menjawab pertanyaan saya).
Saya tertawa lagi, dan mahasiswa saya satu kelas (37 orang) ikut tertawa. Saya melihat mahasiswa tersebut hanya tersenyum kecil sambil pura-pura sibuk membuka-buka bukunya.
Ah! Seandainya engkau menjadi pegawai Kementerian Keuangan (tempat saya bekerja), tentu engkau akan memahami mengenai bagaimana mengelola pendapatan negara yang sangat terbatas untuk menutupi anggaran belanja negara yang cukup besar. (*)