570 DIBACA

Bau ‘amis’ bansos Covid-19 DKI Jakarta

VNEWS.ID| Bantuan Sosial disinyalir jadi bahan politisasi untuk menarik simpatik warga. Dari Klaten hingga  DKI Jakarta. Seperti kita ketahui, di ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Anies punya cara berbeda untuk hadir di tengah masyarakat via bansos.  Dia menyelipkan sebuah surat simpatik dalam paket sembako yang diedarkan kepada warga DKI.

Belakangan, bansos dari Pemprov DKI juga dipersoalkan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Setelah memeriksa 15 titik penyaluran, Juliari menemukan, penerima bansos Kemensos ternyata sama dengan penerima bansos Pemrov DKI.

“Saat ratas (rapat terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI,” kata dia dalam raker dengan Komisi VIII yang disiarkan langsung di akun Youtube DPR RI, Rabu (6/5).

Politisasi bansos labrak Permendagri

Pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada Satria Aji Imawan, mengatakan tata kelola bantuan sosial telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Berdasarkan Pasal 6 dan 7 Permendagri itu, menurut Satria, tak ada syarat harus menempelkan foto dan identitas kepala daerah dalam bantuan sosial kepada warga. Sesuai Permendagri, hanya kepala desa yang diperbolehkan menempelkan atribut personal.

“Semua harus bersumber dari lembaga. Sehingga peristiwa tersebut patut disayangkan. Oleh karenanya, ini tidak sesuai juntrungan atau tujuan. Pemasangan itu tidak juga efektif kalau tujuannya menekan kebocoran,” jelas Satria , Jumat (1/5).

Bau politisasi bansos, kata Satria, tercium lebih sangit di daerah ketimbang di tingkat nasional.

“Kalau pusat barangkali tidak begitu karena pertarungan politiknya masih lama, yakni pada 2024. Kalau daerah, ada indikasi (kuat politisasi bansos). Karena pilkada ditunda, incumbent tidak ingin kehilangan konstituen,” ucap dia.

Namun demikian, Satria tak mau gegabah menyimpulkan bahwa semua kepala daerah mempolitisasi bansos semata-mata untuk tujuan kekuasaan. “Tapi, trennya di masa lalu sering begitu. Jadi, bansos sering dibumbui pencitraan,” ucapnya.

Supaya tidak dipolitisasi sebagai alat kampanye terselubung, Satria menyarankan agar bansos dikelola secara satu pintu lewat Gugus Tugas Covid-19 yang ada di pusat dan di daerah. “Hal ini dilakukan agar tepat sasaran bansosnya,” kata dia.

Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik perilaku sejumlah kepala daerah memanfaatkan bansos Covid-19 untuk pencitraan. Menurut dia, tak sepatutnya bansos yang asalnya dari uang rakyat diklaim atas nama mereka.

“Jelas tidak pada tempatnya melakukan pencitraan dan klaim ketika bencana datang. Semua pada dasarnya milik rakyat dan kembali pada rakyat,” ujarnya  Jumat (1/5).

Menurut Mardani, bansos yang pengadaannya menggunakan APBN dan APBD hanya boleh dilabeli lambang instansi daerah. Ia menyarankan sanksi keras bagi para pelanggar. “Kasihan rakyat. Ini sudah manajemennya (penanganan Covid-19) amburadul, masih juga pencitraan,” ujar Mardani.

Kepada Alinea.id, anggota Komisi II DPR dari fraksi PDI-Perjuangan Arif Wibowo sepakat politisasi bansos di masa pandemi perlu dilarang. Menurut dia, hanya bantuan yang berasal dari kantong pribadi yang boleh menggunakan atribut personal.

“Harus ada ketegasan. Dilarang saja supaya adil. Ini kan bansos dari APBD. Saya rasa secara tegas dilarang saja. Kalau dari uang negara, enggak baik dan enggak etis. Kecuali bantuan yang sifatnya pribadi,” kata dia.