105 DIBACA

Diam-Diam Terbitkan IMB Reklamasi, Sikap Asli Anies Mulai Terbongkar

VNEWS.ID| Peraturan Gubernur terkait tata ruang dan zonasi pulau reklamasi belum terbit. Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan surat izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau Kita, Maju, dan Bersama atau Pulau C, D, dan G.

Anies ternyata menggunakan payung hukum lain untuk mengeluarkan IMB tersebut. Dasar hukum itu ialah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 18 ayat 3.

Aturan itu mengatur kawasan yang belum memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) maka Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut. Namun, izin yang diberikan hanya sementara.

“Pulau C dan D sudah ada di RT/RW DKI Jakarta, namun belum ada di RDTR DKI Jakarta. Oleh karenanya, Gubernur saat itu mengeluarkan Pergub 206 Tahun 2016 dengan mendasarkan pada PP tersebut,” terang Anies, Kamis, 13 Juni 2019.

Baca Juga :  AJI Kecam Konferensi Pers Tatap Muka Anies Saat Umumkan PSBB di Balai Kota

Mantan Mendikbud ini menuturkan bila pergub tersebut tidak ada maka tidak ada pembangunan apa pun di lahan reklamasi. Anies mengaku saat ini pihaknya tengah merevisi RDTR sehingga pemanfaatan ruang akan diatur.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Pandapotan Sinaga mempertanyakan dasar Pemprov DKI mengeluarkan izin IMB pulau reklamasi. Sebab, belum ada Peraturan Daerah yang membahas Zonasi.

“Kita lagi pertanyaan kapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) keluarkan IMB? Dasar pengeluaran IMB apa? kan belum ada Perda zonasinya,” kata Pandapotan.

Politikus PDI Perjuangan itu kaget dengan munculnya IMB pulau reklamasi. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membatalkan 13 pulau reklamasi.

“Kok bisa tiba-tiba keluar IMB sementara dia membatalkan izin reklamasi yang lain,” ujarnya.

Dia menyebut penerbitan IMB telah menyalahi aturan. Anies dianggap tak konsisten.

“Menyalahi aturan dong, bagaimana dia bisa mengeluarkan IMB. Sedangkan IMB harus ada perda zonasainya. Apakah itu layak untuk pembangunan apakah fasos, fasum, jalur hijau atau apa?” jelas Pandapotan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.