89 DIBACA

DPRD DKI Desak Anies Buka Data Penerima Bansos di Jakarta

VNEWS.ID| Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka data penerima bantuan sosial di ibu kota. Tujuannya agar warga tidak kesulitan mencari tahu apakah ia berhak menerima bantuan atau tidak.

Selain warga yang kesulitan, William menilai aparat tingkat kelurahan, RT, dan RW juga susah untuk memeriksa dan memberikan koreksi terhadap daftar penerima bantuan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Fraksi PSI  meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka data penerima bantuan secara online.

“Adanya sistem pendataan yang dapat diakses publik secara terbuka ini sangat penting, terlebih penerima Bansos kali ini tidak hanya masyarakat miskin, tapi juga ada pekerja informal dan formal yang di-PHK atau dirumahkan. Sebelumnya kan, mereka gak terdaftar. Sekarang yang tersedia hanya layanan call center Dinsos yang susah dihubungi. Tidak ada kejelasan soal status bantuan, warga jadi resah,” ujar William, Selasa (14/4).

Selain itu, aparat RT/RW juga sibuk mengurus distribusi bantuan ke rumah warga, sehingga beban kerjanya akan sangat berat kalau harus mengerjakan pendataan manual.

Ia pun menyarankan Pemprov DKI Jakarta meniru langkah Pemerintah Kota Bekasi yang membangun sistem transparansi data penerima Bansos dengan membuat situs bansoscovid19.bekasikota.go.id. Melalui sistem ini, seluruh warga bisa memasukkan NIK dan melacak sendiri apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau tidak.

“Harusnya proses pengumpulan data tersebut dilakukan secara online sehingga dapat dipantau proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima Bansos. Semua harus dilakukan secara transparan agar masyarakat bisa tenang di rumah karena ada kejelasan akan status, dan proses pendataan Bansos,” katanya.

Dengan keterbukaan data, William yakin warga dan aparat dapat dimudahkan. Menurutnya hal itu akan sangat membantu terlebih saat ini banyak skema bantuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang akan membuat bingung.

“Tujuannya supaya warga mudah dalam mencari informasi Bansos dan menentukan skema Bansos mana yang bisa diakses berdasarkan persyaratan yang ada. Kalau perlu, sistem ini menghubungkan berbagai link pendaftaran Bansos yang terpisah-pisah. Jadi, semacam one stop service and information center terkait Bansos,” jelasnya.