1,397 DIBACA

DPRD Kritik Anies karena Pengadaan Tanaman Pemprov DKI Rp 115,4 M di Tengah Pandemi Covid-19

VNEWS.ID|  Rencana pengadaan tanaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 115,4 miliar oelh Gubernur Anies Baswedan pada tahun anggaran 2020 mendapat kritikan keras dari  Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.

Viani Limardi, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI mengungkapkan, rencana pengadaan tanaman ini terungkap di laman sirup.lkpp.go.id, yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

“Setiap anggaran yang akan dibelanjakan harus diinput terlebih dahulu ke dalam sistem SiRUP. Setelah itu baru bisa dilakukan proses pengadaan, misalnya lewat pengadaan langsung, tender, atau e-purchasing. Sebaliknya, jika tidak berencana untuk melakukan proses pengadaan, maka tidak perlu input ke sistem SiRUP,” ucap Viani dalam keterangannya, Selasa (15/9/2020).

Viani menilai, pengadaan ini tak seharusnya dilakukan di tengah pandemi Covid-19 karena terkesan membuang anggaran.

“Di tengah situasi sulit akibat pandemi covid-19, Pak Anies harus lebih serius mengelola anggaran. Jangan buang-buang uang rakyat untuk belanja yang tidak penting dan tidak mendesak. Pemprov DKI tidak perlu membeli tanaman dari luar karena sudah ada Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan yang tugasnya memproduksi tanaman,” kata dia.

Melalui laman sirup.lkpp.go.id, tertulis sejumlah rincian anggaran untuk pengadaan tanaman.

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengalokasikan anggaran Rp 80,1 miliar dengan rincian belanja bahan atau bibit tanaman Rp 73,69 miliar.

Lalu pengadaan tanaman hias dan pohon Rp 2,24 miliar, pengadaan bahan dan tanaman dekorasi Rp 2,20 miliar, serta penanaman tanaman dekorasi Rp 2,001 miliar.

Melalui laman sirup.lkpp.go.id, tertulis sejumlah rincian anggaran untuk pengadaan tanaman.

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengalokasikan anggaran Rp 80,1 miliar dengan rincian belanja bahan atau bibit tanaman Rp 73,69 miliar.

Lalu pengadaan tanaman hias dan pohon Rp 2,24 miliar, pengadaan bahan dan tanaman dekorasi Rp 2,20 miliar, serta penanaman tanaman dekorasi Rp 2,001 miliar.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI ini menduga, kejadian ini akibat tidak ada kebijakan yang jelas dan tegas tentang anggaran apa yang boleh dan tidak boleh dibelanjakan di masa pandemi ini.

“Saya menyarankan agar APBD Perubahan tahun 2020 segera dibahas di DPRD. Kita buka bareng-bareng apa saja anggaran yang akan dipotong dan apa perlu yang dipertahankan. Anggaran jangan dimasak sendiri, lalu ternyata ada pihak yang berusaha curi-curi kesempatan di tengah kesempitan,” tuturnya.