Gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi Tidak Sesuai dengan Hukum Acara di MK!

VNEWS.ID| Sungguh ironis nasib pasangan 02 Prabowo-sandi. Nafsu ingin berkuasa dipupuskan oleh tim hukumnya sendiri karena tidak memahami hukum beracara di Mahkamah Konstitusi.

Perbaikan permohonan perselisihan hasil Pilpres yang diajukan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandi pada 11 Juni 2019 tidak dikenal dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan dan bertentangan dengan hukum acara PHPU Pilpres. Ada tiga alasan utama:

1) Pasal 475 UU 7/2017 tentang Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 4/2018 menyebutkan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 Hari setelah penetapan perolehan hasil suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Ini berarti permohonan yang diajukan tim hukum prabowo pada 11 juni 2019 yang lalu tidak dimungkinkan karena telah melewati batas waktu 3 hari yang ditentukan.

MK dipaksa oleh tim hukum Prabowo Sandi untuk memutuskan perselisihan hasil pilpres berdasarkan permohonan yang diajukan tim hukum prabowo sandi pada 25 mei 2019 yang lalu yang celakanya isinya hanya mendalilkan telah terjadi pelanggaran Pilpres yang bersifat TSM.

Permohonan yang tidak dapat ditangani MK, karena MK tidak berwenang mengadili perkara pelanggaran Pemilu yang bersifat TSM. Yang berwenang mengadili perkara pelanggaran Pemilu yang bersifat TSM adalah Bawaslu sesuai ketentuan dalam Pasal 463 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

MK hanya berwenang untuk mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pilpres yang dapat mempengaruhi penetapan hasil Pilpres.

2) Dari 57 Pasal dalam Peraturan MK No 4 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil pemilihan Umum Presiden dan Wapres tidak terdapat satu pasal/ayat/bagian yang menyebutkan adanya kesempatan bagi pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan.

Tim hukum Prabowo lalai dalam memahami hukum beracara di MK karena kesempatan perbaikan permohonan hanya diatur dalam sengketa Pilpres tahun 2014 tidak dalam Pilpres 2019. Tim Hukum Prabowo menyudutkan MK untuk menerima gugatan yang cacat prosedur formil.

3) Penanganan perkara PHPU Pilpres wajib berpedoman dan terikat kepada tahapan, kegiatan dan jadwal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Baca Juga :  Ditanya Yusril Soal 7 Juta DPT Fiktif Itu Pilih Prabowo atau Jokowi, Saksi 02 Kebingungan Menjelaskan

Apa yang dilakukan oleh Pemohon ini semakin menunjukkan ketidakpatuhan mereka kepada hukum acara PHPU Pilpres yang telah ditetapkan dan dapat mencelakakan MK karena melanggar hukum acara yang telah dibuatnya sendiri.

Berdasarkan hal diatas, maka para ahli hukum atau scholars yang sedang belajar hukum pun mengetahui kalau tim hukum Prabowo-Sandi yang diketuai oleh Bambang Widjajanto layu sebelum berkembang karena tidak memahami aturan beracara di MK

Keinginan Prabowo-sandi untuk berkuasa ternyata dipupuskan oleh tim hukumnya sendiri yang telah mengkhianatinya karena ketidakprofesionalan mereka dalam memahami hukum acara di MK.

oleh Bambang Indrayana (Mahasiswa Indonesia di Fakultas Hukum University of Melbourne)

Leave a Reply

Your email address will not be published.