VNEWS.ID| Tanpa terasa masa kepemimpinan Ir. Joko Widodo atau akrab dikenal dengan Jokowi, hampirlah usai dalam membiduki Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Telah banyak yang sudah dilakukan, tentu masih banyak pula yang belum selesai. Indonesia dengan kompleksitas masalahnya, dengan luas wilayahnya, serta dengan fasilitas infrastrukturnya yang tidak merata, tidak akan selesai dibangun dalam lima tahun.
Sebagai daerah yang telah 13 tahun keluar dari konflik, Aceh merupakan salah satu kawasan tertinggal di Indonesia. Kekayaan alamnya, masih menjadi sekedar kutukan bagi pembangunan. Aceh seperti saudagar yang hartanya telah dikuasai oleh para pekerjanya. Memiliki sejuta potensi, tapi tak memiliki apa-apa.
Banda Aceh, sebagai ibukota Propinsi Aceh, tidak lebih hebat dari Kota Lhokseumawe, kala Aceh Utara masih menjadi petrodolar. Setelah petrodolar runtuh, kedua kota “besar” ini tidak lebih hebat dari ibukota kabupaten di Pulau Jawa yang lebih unggul dalam segala hal.
Persoalan kekeringan, sawah tadah hujan, adalah problem klasik di Aceh. Tiap musim kemarau petani menjerit, kala musim hujan mereka juga kembali menjerit. Aceh memang tertinggal. Aceh Tidak memiliki apa-apa.
Tapi, semenjak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, semuanya pelan-pelan berubah. Setidaknya belasan proyek raksasa hadir di Aceh, sebagai prasyarat menuju Aceh Hebat di hari depan. Apa yang dilakukan oleh Jokowi ini, belumlah sempat dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya.
Lewat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018, Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, untuk Aceh, Presiden Joko Widodo menempatkan 11 Proyek Strategis Nasional (PSN).
Apa saja itu?
Ruas jalan tol:
Ruas jalan tol Binjai-Langsa sepanjang 110 km. Ruas jalan tol Langsa-Lhokseumawe sepanjang 135 km. Ruas jalan tol Lhokseumawe-Sigli sepanjang 135 km. Banda Aceh-Sigli sepanjang 75 km. Semuanya masuk ke dalam bagian Trans Sumatera.
Bendungan:
Waduk keureuto Aceh Utara, waduk Rukoh dan Waduk Tiro di Pidie. Waduk Rajui di Pidie, serta Waduk Paya Seunara di Sabang.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.
Selain itu, khusus untuk Kota Sabang, menurut keterangan Walikota Sabang Nazaruddin, ada dua proyek yang didapatkan Sabang, yaitu pembangunan jalan lingkar dan pembangunan bandara sipil. Bandara itu sudah pun masuk ke dalam PSN terbaru.
Juga sudah dilakukan proyek Revitalisasi Pelabuhan Sabang senilai 220 miliar. Program ini walaupun tidak masuk PSN, tapi dilakukan kala Jokowi menjadi Presiden Indonesia.
Selain itu, di bidang energi, PLN sebagai BUMN yang menyediakan energi, sedang membangun empat pembangkit listrik tenaga air di Aceh Tengah.
Jangan lupa pula, hikmah dari gempa Pidie Jaya dan Bireuen, beberapa tahun lalu, banyak pembangunan yang diberikan untuk Aceh. Yang paling fenomenal adalah Mesjid At-Taqarub, Trienggadeng, Pidie Jaya dan pembangunan kampus megah di kompleks Dayah MUDI Mesra, Samalanga.
Modal Masa Depan
Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk Aceh, bila diumpamakan, seperti seorang bapak yang bertanggungjawab. Ia membangun infrastuktur, sebagai modal dasar bagi Aceh, yang sebelumnya tidak pernah disediakan. Ibarat kata pepatah: Jangan berikan ikan hasil tangkapan, tapi berilah kail untuk memancing. Itulah yang dilakukan oleh Jokowi. Aceh dia sediakan infrastruktur sebagai modal bagi masa depan.
Apa yang dilakukan oleh Jokowi tentulah tidak bisa dirasakan dampaknya sesegera mungkin. Tentu beda dengan subsidi langsung yang tiap KK diberikan uang 600 ribu per tiga bulan. Subsidi itu tidak membantu secara jangka panjang. hanya sekedar jajan agar kemarahan tidak meluap. Mirip dana diyat untuk korban konflik Aceh. Ada tapi tak berdaya jangka panjang.
Percayalah, bahwa Presiden Jokowi telah memberikan banyak modal untuk daerah modal ini. Puluhan tahun bersama Indonesia, baru kali ini belasan proyek besar untuk Aceh masuk dalam PSN, dalam dokumen nasional. Tentu dengan masuknya banyak proyek untuk Aceh dalam PSN, membuat kita semakin yakin, bahwa rancangan kesejahteraan di masa depan, kian terbuka lebar. Bukan lagi sebatas mantra politik yang sesegera mungkin disesali begitu pemilu usai.
Dalam beberapa diskusi, telah mulai ada orang-orang yang berani mengatakan bahwa Jokowi adalah Bapak Pembangunan Aceh (BPA). Dengan harapan bahwa apa yang sudah ia lakukan itu, tidak dihilangkan oleh orang lain, yang masih berkeinginan Aceh tidak memiliki apa-apa.
Prabowo Bapak Pengelola Hutan Aceh
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengakui mempunyai lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur dan Aceh Tegah. Menurut dia, tanah itu merupakan tanah milik negara. “Tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu (hektar) di beberapa tempat, itu benar, tapi itu HGU, itu milik negara,” ujar Prabowo dalam debat capres Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019).
Prabowo mengatakan, kapan pun negara mau mengambil tanah itu, dia akan menyerahkannya. “Itu milik negara. Setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau itu untuk negara, saya rela kembalikan itu semua,” kata Prabowo.
Prabowo Sebut Hanya Hal Bagus yang Dilaporkan Soal Nelayan, Ini Kata Jokowi Namun, ketimbang tanah itu dikuasai asing, menurut dia, lebih baik dikelola dirinya sendiri.
“Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot,” ucapnya. Sebelumnya, calon presiden Joko Widodo menyebut rivalnya, Prabowo Subianto, memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah. Hal itu disampaikan Jokowi saat debat kedua capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam.
Awalnya, Jokowi membanggakan pemerintahannya yang sudah membagikan konsesi lahan untuk masyarakat adat, hak ulayat, petani, hingga nelayan. Totalnya, kata Jokowi, sudah sekitar 2,6 juta hektar dari 12,7 hektar yang disiapkan pemerintah. Selain itu, Jokowi menambahkan, pemerintah mendampingi mereka agar tanah-tanah yang diberikan menjadi produktif.
Tanah tersebut ada yang ditanami kopi, buah, hingga jagung. Selain itu, Jokowi menyinggung pembagian sertifikat tanah kepada rakyat. Pada 2017 dan 2018, ujarnya, sekitar 12 juta sertifikat sudah diberikan kepada rakyat. Sertifikat tersebut, menurut dia, bisa digunakan untuk permodalan dengan diagunkan ke bank. Jokowi berjanji akan terus menyelesaikan masalah sertifikat tanah hingga 12,7 juta hektar. (dikutip dari berbagai sumber)
