VNEWS.ID | Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari dengan dijalankannya pembangunan infrastruktur akan mendapat banyak penolakan. Salah satu protes yang paling nyaring terdengar, kata Jokowi, adalah rakyat akan semakin menderita.
Subsidi minyak, sambungnya, otomatis berkurang karena dananya tersedot kebutuhan infrastruktur dan akan menambah beban utang negara.
“Walaupun dalam perjalannya, kesabaran saya sungguh diuji. Caci maki, protes keras dari pihak yang tidak menyukai saya, dan penghinaan terus mengalir,” kata Jokowi seperti dikutip dari buku “Jokowi Menuju Cahaya” karya Alberthiene Endah, Selsa (22/1/2019).
Mendapat segala tentangan itu, kemarahan Jokowi tidak langsung tersulut. Ia lebih memilih untuk tidak menjawab dan terus bekerja.
“Mereka yang memprotes dengan keras akan melunak dengan sendirinya setelah waktu memperlihatkan dampak baik dari apa yang sedang dibangun. Biarlah caci maki mereka bagian dari pendewasaan,” ujar Jokowi.
Jokowi menagaskan proyek yang dijalankan secara merata di seluruh Indonesia itu, tidak sepenuhnya dari APBN. Dana terbesar datang dari pihak swasta dan BUMN.
Untuk bisa melancarkan berbagai proyek yang kepentingannya sangat vital bagi rakyat, maka penghematan dilakukan.
“Misalnya, kami melakukan moratorium bagi pembangunan gedung-gedung pemerintahan atau kementerian,” ujarnya.
Hal itu dilakukan, karena Jokowi memandang infrastruktur di negeri ini sudah jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Negara lain, kata Jokowi, mempersiapkan segalanya secara paripurna.
“Dalam rapat pertama Kabinet Kerja, saya serukan fokus terbesar pemerintahan yang saya pimpin adakah pembangunan infrastruktur. Rapat itu ramai oleh diskusi dan ada sedikit perdebatan. Namun akhirnya semua menyatu dalam satu tekad dan kesepakatan,” ujar Jokowi.
Target infrastruktur yang dirancangnya adalah 2.650 km jalan nasional yang bisa dicapai pada 2019. Dan jumlah tersebut masih akan ditambah setelah dalam proses pengerjaannya diperlukan penambahan.