VNEWS.ID| Pemerintah Provinsi DKI Jakarta aktif melakukan berbagai kegiatan, meski dalam suasana genting akibat virus Corona. Sayangnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan sering blunder, kontradiksi dengan kondisi yang sedang dihadapi.
Kebijakan Amburadul Tranportasi MRT,LRT dan Transjakarta
Kebijakan pengurangan transportasi yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan adalah langkah yang blunder.
Pasalnya akibat pengurangan armada, pembatasan jumlah penumpang, dan pengurangan jam operasional, terjadi penumpukan penumpang di sejumlah titik yang mengakibatkan masyarakat Jakarta saling berdesak-desakan.
Kebijakan yang diberlakukan oleh Anies sejak hari Senin (16/3/2020) itu justru membuat upaya pencegahan virus corona menjadi amburadul.
Jual Masker Rp 300 Ribu/Boks
Keputusan Badan Usaha milik Pemerintah Jakarta menjual masker dengan harga Rp 300 ribu per kotak juga mendapat kritikakan tajam dari warga Jakata .
Warga menyebut langkah itu menyengsarakan masyarakat dengan status ekonomi menengah ke bawah.
Kondisi darurat seperti saat ini tidak tepat jika dimanfaatkan untuk meraup keuntungan. “Justru di situasi seperti ini jangan kita menari di atas keresahan orang. Lebih baik tidak berjualan jika mematok harga tinggi,” kata Eneng, Kamis, 5 Maret 2020.
Penumpukan Warga Gara-gara Operasi Pasar
Pemprov DKI kembali mengeluarkan kebijakan ‘aneh’ dengan operasi pasar. Selain meninjau harga barang kebutuhan pokok di pasar, juga menyelenggarakan pasar murah.
Bukankah hal itu kembali mengundang kerumunan orang? Penduduk akan berdatangan dan berkumpul demi sembako murah.
Mengapa Pemprov DKI tidak mau belajar dari pengalaman atau kesalahan sebelumnya? Ini justru terkesan, Pemprov DKI mempertaruhkan nyawa warga DKI untuk kebijakan yang seolah-olah membantu mereka tapi malah menjerumuskan mereka. Pemprov DKI membuat kebijakan hanya untuk pencitraan yang salah kaprah.
Kalau sudah begini maka kita tak usah heran jika zona merah di DKI semakin luas. Akan semakin banyak penduduk yang terpapar oleh virus Corona. Kalau kewalahan, nanti dilempar kesalahan pada pemerintah pusat.
Seharusnya yang dilakukan Pemprov DKI bukan menyelenggarakan kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan. Tetapi mewujudkan social distancing itu sendiri.
Bukan hal yang sulit untuk mengerahkan para petugas secara bergilir ke wilayah-wilayah yang ada di lingkup DKI. Petugas-petugas yang seharusnya mendatangi masyarakat, bukan orang-orang yang disuruh datang.
Anies Baswedan sebagai Gubernur, jangan asal menerima semua bisikan dari sekelilingnya.
