VNEWS.ID| Menko PMK Muhadjir Effendy, mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pelaksanaan penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah wabah virus corona Covid-19. Menurut Menteri PMK Data yang dimiliki Pemprov DKI untuk penyaluran bansos untuk masyarakat yang terdampak pandemi corona di Jakarta tidak sinkron dengan fakta dilapangan yang dikhwatirkan menimbulkan kekacauan penyaluran bansos di lapangan.
Kritik serupa juga disampaikan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Menurut Mensos ,penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.
Juliari mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta. Lalu ditemukan ada warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI. Akibatnya terjadi kekacauan di lapangan.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran bantuan sosial (bansos) DKI Jakarta sepenuhnya kini ditanggung oleh pemerintah pusat. Ada sekitar 3,7 juta masyarakat ibu kota yang mendapat bantuan selama pandemi Corona.
Hal itu disampaikan pada saat rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Rabu (6/5/2020).
Bahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai sekitar 1,1 juta warga menerima bantuan sosial. Akhirnya, dana bansos dicover seluruhnya oleh pemerintah pusat.
Seperti diketahui sebelumnya, Anies melaporkan bahwa data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang. Anies saat itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya.
Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Pemerintah Pusat pun telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut.
Di lapangan ada yang tidak beres , ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi.
Padahal tidak demikian. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.
Mantan Koruptor Bela Anies
Sementara itu, mantan Koruptor yang sekarang menjadi Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, menanggapi kritikan para menteri terhadap Anies.
Menurutnya, pernyataan menteri Jokowi soal ketiadaan dana tersebut harus diluruskan. “Untuk pembagian bansos Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran Rp700 miliar,” jelasnya.
Menurutnya, Pemerintah Pusat tidak mempersoalkan kesamaan data yang dimiliki DKI dan Kemensos.
“Saya kira itu tidak masalah kalau warga dapat bansos dua kali dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI, dalam minggu yang berbeda. Yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga,” katanya
