VNEWS.ID | Saban hari Jakarta dan kota-kota di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) acap disergap kemacetan yang menggila.
Jalanan dengan kondisi seperti ini, selain kerap membuat orang stres, sepaneng, gampang uring-uringan, juga menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat.
Mengutip hitungan Bappenas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, setiap tahun masyarakat kehilangan sekitar Rp 65 triliun di kawasan Jabodetabek akibat kemacetan yang ugal-ugalan tadi.
Padahal angka Rp 65 triliun per tahun itu, kalau dijadikan infrastruktur, dalam lima tahun, menurut Jokowi sudah bisa digunakan untuk mewujudkan mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT).
Tak ingin kemacetan terus membelenggu Jabodetabek, Jokowi menegaskan, harus ada langkah konkret untuk mengakhiri keadaan tersebut.
Ke depan, Jokowi ingin agar moda transportasi massal seperti MRT, LRT, Trans Jakarta, kereta bandara, dan kereta commuter benar-benar terintegrasi.
Pasalnya, bila transportasi dan lalu lintas tidak dikelola dengan baik, maka horor kemacetan total lalu lintas di wilayah Jabodetabek yang kadang membuat tidak bisa bergerak itu, akan semakin lebih parah terjadi.
“Ke depan pengelolaan moda-moda transportasi yang ada ini semuanya harus terkelola dengan baik,” kata Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, siang tadi.
Diakui Jokowi, ada sejumlah hal harus segera diurai untuk mengatasi masalah ini.
Urusan jalan, misalnya, ada yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, ada yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, ada yang dimiliki Banten, ada pula yang dimiliki oleh Jawa Barat. Hal inilah yang kadang membuat pengelolaannya tidak terintegrasi. Belum lagi soal pemeliharaan jalan yang juga masing-masing pihak sering saling menunggu.
Presiden menginginkan, yang berkaitan dengan intramoda maupun antarmoda semuanya bisa terkelola dengan baik.
Jokowi menegaskan kepada jajarannya agar nantinya MRT, LRT, kereta bandara, Trans Jakarta benar-benar menjadi satu-kesatuan yang terintegrasi.
Dengan cara ini, masyarakat akan bisa didorong untuk masuk ke transportasi massal yang telah disiapkan pemerintah. “Sehingga mobil-mobil yang ada di jalanan betul-betul bisa berkurang secara besar-besaran,” ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menegaskan harus ada langkah konkret terkait pengelolaan transit oriented development (TOD), yang sudah puluhan tahun tidak bisa bergerak karena pengelolaannya juga ada di beberapa tempat.
Hal ini, misalnya ada di DKI Jakarta, di Kementerian BUMN, di kementerian lain, termasuk ada di Jawa Barat, serta di Banten.
Karena itu pula, Jokowi menekankan agar keterpaduan antar transportasi perkotaan dengan tata ruang ini benar-benar dirancang dan dihitung.
Salah satunya, dengan strategi peningkatan akses terhadap angkutan umum melalui pengembangan TOD-TOD yang ada.
