160 DIBACA

Manajemen PSBB Jakarta Buruk, Buktinya Bansos Pemprov DKI Dikirim Ke Kawasan Elit Kelapa Gading

VNEWS.ID| Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dianggap oleh Pengamat Sosial, Ibnu Rusdy tidak siap dalam menerapkan PSBB Jakarta. Dimulai dari manajemen data Provinsi DKI Jakarta yang buruk hingga sikap ketidakkonsistenan aparat pemprov DKI di lapangan.

Buruknya manajemen terbukti dengan banyaknya data yang salah dalam penyaluran bantuan sosial pemprov DKI

Contoh saat Masyarakat wilayah elit Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara mengembalikan sebanyak 22 paket sembako, karena merasa tidak berhak menerima bantuan.

Camat Kelapa Gading, M Harmawan membenarkan warga yang tinggal di Kelapa Gading Barat mengembalikan sembako dari Pemprov DKI. Menurutnya, warga tersebut adalah orang mampu yang merasa tidak berhak menerima bantuan.

“Ada 22 paket sembako yang dikembalikan oleh warga yang tinggal di RW 07 Kelurahan Kelapa Gading Barat. Bukan penolakan, mereka merasa bilangnya masih ada warga yang lebih pantas menerima sembako,” jelas Harmawan, Jakarta, Kamis (16/4).

Kejadian pengembalikan sembako itu pada Rabu (15/4) kemarin. Sebagai camat, Harmawan mengaku hanya memonitor apakah bantuan sembako telah sampai ke warga. Ia tidak mengetahui perihal data-data penerima bansos ke warga itu.

Ia mengaku kejadian ‘salah sasaran’ pemberian sembako itu akan dievaluasi data penerima sembako agar tepat sasaran.

“Kami akan meneliti kembali data mana yang memang sesuai. Kemarin itu Pasar Jaya langsung meminta ketua RW diminta share lokasi untuk drop sembakonya. Kami bakal mengecek lagi karena ini bakal ada tiga kali lagi (pemberian sembako),” jelas Harmawan.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sosial (Kasudinsos) Kota Administrasi Jakarta Utara, Aji Antoko, menyebut data penerima bansos ada di Dinas Informatika dan Statistik (Kominfotik).

“Datanya kan satu pintu, dari Kominfotik itu. Kalau kami hanya menyiapkan bantuanya saja. Nah, kami dari Sudin hanya memantau barang itu sudah sampaikan atau belum,” jelas Aji.

Menurutnya, peran RT-RW penting untuk meninjau kembali apakah data penerima sembako itu sudah tepat sasaran atau belum.

“Kalau ada warga yang belum dapat bisa lapor ke RT-RW nanti akan dilaporkan ke tingkat provinsi. Kalau ada warga mampu dan pertimbangan RW atau RT bilang itu dialihkan, harus dikembalikan dulu biar Pasar Jaya yang urus,” pungkas Aji.