24 DIBACA

Melanggar Aturannya Sendiri, MK Dinilai Tak Tegas Menentukan Acuan Sengketa Pilpres

VNEWS.ID| Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Pasangan Calon 02, Prabowo-Sandi  di Gedung mahkamah Konstitusi, Jumat, 14 Juni 2019.

Agenda sidang perdana adalah  mendengarkan permohonan pemohon. Kuasa hukum pemohon, membacakan perbaikan permohonan setebal 146 halaman dari permohonan awal 37 halaman

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi dalam siaran persnya memberikan beberapa catatan  terkait sidang tersebut. Salah satunya soal perbaikan permohonan yang diajukan oleh Prabowo-Sandiaga sebagai pemohon.

“Perbaikan permohonan dalam persidangan sengketa hasil, sangat dimungkinkan. Akan tetapi perbaikan itu sifatnya minor dan bukan merombak permohonan secara masif, layaknya permohonan baru,” kata Veri dalam keterangannya, Minggu (16/6/2019).

Baca Juga :  Ini Dalil-dalil Gugatan Prabowo yang Ditolak MK

Veri menuturkan, dalam persidangan Mahkamah Konstitusi itu, faktanya perbaikan permohonan itu telah merombak banyak hal.

“Merombak permohonan baik dalil-dalil permohonan (posita) dan bahkan tuntutannya (petitum) dari 7 tuntutan menjadi 15 poin,” ujar Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif

Veri  juga mengkritik majelis hakim MK terlihat kurang tegas salam menentukan permohonan yang digunakan sebagai acuan.

“Namun, sisi lain, MK berusaha untuk mendengarkan secara utuh kegelisahan pemohon atas penyelenggaran Pemilu 2019. Porsi yang sama tentu mesti diberikan kepada termohon pihak terkait. Sehingga tidak ada alasan bagi semua pihak untuk merasa tidak didengarkan, atau tidak puas dengan kinerja MK,” jelas Veri.

Harus Dibuktikan

Veri  menjelaskan sidang di MK bukanlah untuk perdebatan teori-teori hukum. Tapi harus pembuktian atas dalil-dalil kecurangan.

“Sidang MK merupakan forum pembuktian atas dalil-dalil kecurangan oleh pemohon, siapa yang mendalilkan maka, harus membuktikan,” ungkapnya

Baca Juga :  Rangkuman Perdebatan 'Sengit' Bambang Widjojanto dengan Hakim MK

Atas bukti-bukti dalam permohonan, masih kata dia, pemohon tidak cukup memiliki alat bukti yang kuat, otentik, dan berlapis untuk menunjukkan adanya pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif.

“Berita media yang banyak digunakan sebagai bukti (hampir 90 persen), merupakan informasi awal yang kebenarannya masih harus diuji, dan disertai bukti-bukti otentik lainnya,” kata Veri.

Veri juga mengkritik dalil permohonan yang diajukan Prabowo-Sandiaga. Menurutnya, dalil permohonan terlihat seperti forum penanganan pelanggaran pemilu yang lebih mengemukakan dalil dugaan pelanggaran pemilu.

“Beragama dalil pelanggaran dimunculkan, namun belum secara kuat dibuktikan terjadinya pelanggaran TSM. Apalagi dampaknya terhadap hasil pemilu,” ungkapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.