91 DIBACA

Menangisi Ketidakpahaman Jurnalis Kita Soal Buzzer-Membuzzer

oleh: Hariadhi

Teman sekaligus kolega bisnis saya nanya, “Mas Har, itu gimana situasi terkini soal buzzer-buzzer politik yang saling serang soal bayar-membayar opini?”

Saya senyum, si mba cantik yang namanya saya tutupi ini pasti baca kisahnya dari Tempo, yang memang sedang sibuk mengangkat narasi buzzer berbayar.

Saya jadi ingat, dulu pernah berbincang dengan beberapa SJW, kebanyakan wartawan, yang sibuk teriak bojar bajer bojar bajer. Sebenarnya intinya hanyalah iri hati karena dulu pekerjaan menciptakan opini berbayar itu dimonopoli oleh wartawan bodrex dan wartawan jale, orang-orang yang menciptakan berita dengan imbalan tertentu. Ini rahasia umum dalam dunia kewartawanan kita, beneran terjadi kok, walaupun mungkin ada beberapa yang akan mati-matian membantahnya

Kenapa wartawan harus dilarang? Karena mereka membawa kebanggaan media tempatnya bekerja. Mau jalan ke sana ke mari mencari narasumber, masukin tulisan digaji, mau request wawancara, dengan bangga tunjukkan kartu pers dengan logo kantor berita tempat mereka bernaung, hidup nyaman dengan perlindungan asuransi dan pensiun. Masa iya masih juga menjual opininya yang sebenarnya sudah “dibeli” secara bulanan oleh tempat mereka bekerja?

Sekarang, dengan mudahnya semua orang memposting informasi via media sosial, fungsi itu diambil alih paid blogger dan paid buzzer, karena memang tidak ada larangannya. Semua blogger dan buzzer biasanya hidup hanya untuk diri mereka sendiri, tak ada yang menanggung kesejahteraan mereka. Paling-paling kalau dia agak seleb dikit, maka akan ada manajemennya. Tapi dia tidak bertanggung jawab kepada perusahaan atau asosiasi tertentu. Hidupnya ga pernah ada jaminan, hari ini akan makan atau ga, sesuai pesanan saja.

Pembentukan opini sah-sah saja dalam industri komunikasi, terutama advertising. Dulu, saat informasi dikuasai oleh media berita, peran ini dikuasai oleh media seorang diri, tanpa ada yang bisa mengimbangi, karena memang sifatnya masih satu arah (one way communiation).

Tapi kalau kita mau jujur, endorsemenet juga sudah dilakukan sejak lama oleh para selebriti dengan menjalankan kegiatan yang bernama endorsement. Bisa ga politikus atau partai diendorse? Lah sejak kapan juga ada kode etik selebriti yang melarangnya? Ada yang namanya personal brand dalam marketing. Orang marketing dan ahli brand saja mengakui. Lalu kenapa tidak boleh brand jenis ini dijual lewat bantuan jasa orang lain?

Dosakah hidup seperti itu? Menjual opini untuk sesuap nasi? Lah ya namanya freelancer, tidak menggantungkan dirinya kepada perusahaan atau media tertentu. Kenapa juga harus, seperti kata Tempo, DITERTIBKAN? Salah mereka apa?

Baca Juga :  Tuduhan Buzzer Melemahkan Pers, adalah Kekalahan Moral Media Mainstream

Nah para buzzer ini juga semacam selebriti mini. Mereka hanya dikenal di lingkungannya, sehingga followernya ga akan jutaan seperti mereka yang wara-wiri di TV. Ceruk mereka kecil, tapi kalau yang direkrut oleh agency buzzer-buzzer dalam jumlah banyak, bisa jadi hitunganya lebih efisien daripada menyewa pembentukan opini para artis.

Salah? Sekali lagi. di mana letak salahnya? Kan mereka tidak digaji oleh perusahaan layaknya wartawan. Mereka ga hidup jadi karyawan. Maka ya bebas aja dia mau ngapain, selagi itu tidak melanggar hukum.

Kan mereka tidak menghasut orang lain supaya berbuat kriminal? Yang mereka lakukan hanyalah mengarahkan opini. Sebagian ada yang menjualnya demi uang. Ada pula yang sekedar gandrung sama politikus tertentu, lalu bekerja mendengungkannya secara tak berbayar. Yang berbayar juga ada dua, ada yang terang-terangan deklarasi kalau dirinya siap membentuk opini berbayar, ada yang pura-pura ga dibayar, tapi di belakang terima amplop juga.

Yang tak berbayar? Inilah para relawan media sosial. Tapi apakah benar mereka dibayar atau tidak, sebenarnya kan hanya bisa kita ketahui melalui pengakuan. Tidak bisa pula kita telan mentah-mentah pengakuannya. Seperti pernah saya bilang di acara debat melawan Mustofa Nahra di OpiniID.

“Mengidentifikasi opini berbayar itu sama susahnya dengan mencari siapa yang kentut. Siapapun yang ditanya kentut, ga akan ada yang mau ngaku. Tapi kita sadar bahwa memang kehadiran orang yang kentut itu ada, dari kemunculan baunya dan suaranya yang nyaring. Tapi kalau ditanya? Ya semua orang akan jawab dia tidak kentut dan langsung tuduh pihak lain yang kentut,”

Mengenali pasukan pembentuk opini ini jugsa harus mengerti dulu klasifikasinya. Anak-anak agency digital paling fasih dengan istilah ini.

Pertama buzzer. Ini adalah sekumpulan orang, yang biasanya followernya kecil saja, tapi dia cukup rajin dan konsisten posting di berbagai topik, salah satunya topik politik. Buzzer ini cukup mudah kita temukan di timeline.

Ada memang buzzer yang tak dibayar. Tapi selayaknya orang tak dibayar, pasti dia punya kegiatan lain sehari-harinya untuk mencari nafkah. Maka mudah saja mengidentifikasi buzzer berbayar, yaitu dia konsisten tanpa henti mengangkat tagar atau percakapan tertentu nonstop 24 jam. Dari mana lagi uangnya kalau bukan dari menjual opininya?

Terus bagi yang tidak bersedia dibayar, apa imbalan mereka? Biasanya mereka menginginkan kedekatan dengan tokoh yang mereka dukung. Ada yang ingin punya banyak kenalan dengan bergabung dengan relawan lainnya. Ada pula yang ikutan karena bagi yang bergabung, diberikan pelatihan yang mendapat sertifikat. Sertifikat ini kemudian disimpan jadi kenang-kenangan untuk ditunjukkan ke anak cucu, atau bahkan jadi modal melamar pekerjaan

Baca Juga :  Wasekjen Gerindra: Saya Tak Menuduh Pendukung Pak Prabowo 'Buzzer'

Ada pula yang namanya Quiz Hunter. Mereka tidak menjual opininya, tapi bersedia ngepost nyaris apapun demi mengikuti undian berhadiah. Kalau beruntung, hidupnya bisa lebih makmur dari buzzer. Kok bisa? Ya karena hadiah yang disediakan oleh berbagai sayembara, atau bahasa kerennya giveaway, bisa bernilai sangat tinggi. Asal rutin saja mengikuti kuis, pasti bisa hidup dari situ. Apa imbal balik bagi penyelenggara kuis? Ya mereka yang mengikuti kuis harus patuh kepada komando penyelenggara GA, ngpost apapun yang diperintahkan.

Ada lagi influencer. Influencer ini biasanya orang-orang yang cukup terkenal. Namun biasanya juga tidak punya bidang spesifik tertentu untuk dibicarakan. Yang jelas apapun yang mereka omongkan menjadi booming. Umumnya ini selebritis yang wara wiri di layar kaca, atau musisi, atau apapun yang punya nilai awareness yang tinggi. Penampilannya menarik, sehingga apapun yang keluar dari mulutnya, akan diikuti membabi buta oleh penggemarnya. Salahkah si influencer? Ya jelas tidak salah. Kalaupun ada yang harus dipersalahkan ya itu penggemarnya, kenapa mau begitu saja diberikan contoh oleh idolanya.

Beda lagi KOL alias Key Opinion Leader. Biasanya mereka ahli-ahli dalam bidang tertentu saja. Karena sifatnya otoritatif, yang ia omongkan di bidang yang spesifik tersebut pasti akan dipercaya. Biasanya para akademisi, pejabat-pejabat di posisi yang cukup tinggi, atau para penerima penghargaan bidang tertentu, cocok dijadikan KOL. Sekali KOL ngomong, maka para influencer dan buzzer akan mengikutinya, sehingga tercipta multiplier effect.

Tapi susahnya, kalau ia ditarik ke bidang lain yang tidak ia kuasai, maka opini si KOL langsung ga dianggep. Beda dengan influencer yang jauh lebih luwes karena sejatinya adalah penarik perhatian massa secara alami.

Lalu ada lagi Content Creator. Kelompok ini ada di kasta berbeda, karena ada atau tidak ada pesanan opini berbayar, dia akan jalan terus mengupdate banyak hal menarik yang ia ciptakan sendiri, bukan sekedar share link berita atau menjual sensasi saja layaknya influencer. Ia jadi terkenal bukan karena sering muncul di media massa, namun bisa menciptakan konten-konten yang punya pelanggan tetap dan fanatik.

Lalu terakhir, community manager. Mereka yang menggerakkan berbagai orang-orang di atas menjadi gerakan tertentu. Mereka bukan dibayar bukan untuk keahliannya mengarahkan opini, namun kemampuannya mengarahkan para penggerak opini.

Baca Juga :  Meluruskan Isu Buzzer Politik

Apakah segampang itu mempengaruhi opini? Apa bisa hanya dengan modal bayar sana-sini seseorang terangkat namanya jadi politikus? Ya ga juga. Seperti kata @zoelfick, “Dalam bermedia sosial, entah Anda adalah bajer atau bukan, apa yang akan orang lihat adalah: ‘Anda membawa apa? Sisi menariknya di mana? Kelebihannya apa? Dan, manfaat buatku, apa?’” Jadi percuma juga seandainya ada seorang politikus pada dasarnya tidak disenangi masyarakat, lalu ia bayar buzzer untuk menciptakan ketenaran palsu. Andai pun bisa, ketenaran itu hanya singkat. Habis logistiknya, maka berhenti pula para buzzer membicarakannya.

Zoelfick, seorang mantan wartawan, adalah salah satu dari sedikit sekali orang yang mau mengakui bahwa ia bersedia dianggap dibayar untuk membentuk opini. “Aku hari ini dicap sebagai bajer? Banyak yang memberikan cap itu. Apakah aku minder? Lha, ngapain minder, toh kehidupan mrk yg gemar mencibir itu ketaker, kok.”

Ia juga menambahkan, tidak ada yang perlu dirasakan sebagai sebuah malu, kalau yang dilakukan itu pekerjaan halal. “Ngapain minder, kan elu nggak pernah ngemis ke mereka. Toh, mereka ngemis lewat proposal ke donor luar saja nggak kenal minder. Elu yang cari makan dgn tangan sendiri mau minder? Jangan deh. Harga elu bukan ditentukan mereka, kok.”

Nah sekarang, kalau buzzer, atau siapapun dengan kualifikasi di atas, dirasakan melanggar UU ITE, menyebarkan fitnah, lah ayo.. kita hukum beramai-ramai dengan melaporkannya ke polisi. Khusus buzzer itu saja, bukannya menghakimi keseluruhan buzzer sebagai pendosa. Tapi kalau hanya karena satu orang buzzer kebetulan posting informasi yang salah, apa lalu seisi orang yang terlibat dalam industri opini harus DITERTIBKAN?

Ya engga, itu sama persis kalau Tempo (dulu) keliru menuding Hasan Nasbi dalam beritanya yang tendensius, lalu kalah dalam sidang dewan pers, dan sidang dewan persnya (misalnya) memutuskan SELURUH MEDIA di Indonesia wajib memuat permintaan maaf dan hak jawab berhalaman-halaman untuk mengoreksi kesalahan Tempo dalam memberitakan seseorang.

Jelas tidak adil kan, sudah jelas yang keliru Tempo, masa Kompas dan Metro harus pula ikut-ikutan minta maaf?

Maka izinkan saya mengutip kalimat salah seorang yang cukup senior dalam bidang digital communication, termasuk dalam komunikasi politik, Mas Shafiq Pontoh, “Ketika seseorang tidak bisa survive di suatu era, reaksi paling basic untuk survival adalah … denial”