80 DIBACA

Netizen Kritik Soal Aibon dan APBD ala Anies

VNEWS.ID| Percakapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mencapai 89 ribu di Twitter. Hal itu terungkap dari hasil analisis pengamat media Ismail Fahmi melalui piranti lunak (software) data Drone Emprit sepekan terakhir.

Gambar yang paling banyak dibagikan ulang (retweeted) mayoritas berisi kritikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui akun @aniesbaswedan. Namun ada juga penjelasan dari @DKIJakarta tentang tahapan penyusunan APBD.

Pendiri PT Media Kernels Indonesia itu menyebutkan sejak 30 Oktober, grafik tren memperlihatkan percakapan tentang APBD naik pesat, sementara percakapan soal APBN kurang diminati.

Menurut volume percakapan, bahasan APBD mencapai 89 ribu atau jauh lebih tinggi dari APBN yakni hanya 10 ribu. Perbincangan paling tinggi berada di Twitter, dan media online.

Di media sosial yang diwakili Twitter, proporsi percakapan percakapan tentang APBN hanya 9 persen, sisanya 91 persen tentang APBD. Sedangkan di media daring (online), proporsi APBN lebih tinggi yakni 29 persen dan APBD 71 persen.

Ismail Fahmi@ismailfahmi

VOLUME

Jelas sekali dari volume percakapan, tentang APBD jauh lebih tinggi (89k) dibandingkan tentang APBN (10k).

Paling tinggi di Twitter, lalu di Online News.

View image on Twitter

Ismail Fahmi@ismailfahmi

MEDIA SOSIAL vs MEDIA ONLINE

Di media sosial (diwakili Twitter), proporsi percakapan ttg APBN hanya 9%, dan sisanya 91% ttg APBD.

Sedangkan di Media Online, proporsi APBN lebih tinggi yaitu 29%, dan APBD 71%.

View image on Twitter
See Ismail Fahmi’s other Tweets
Baca Juga :  Wajah Jakarta Terancam Semrawut

“Media online menulis berdasarkan fakta di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh percakapan di media sosial,” demikian cuitan Ismail dalam akun resminya @ismailfahmi, Jumat (1/11).

Hal itu menunjukkan bahwa isu terkait APBN cukup tinggi seperti diberitakan media. Namun publik punya agenda sendiri, tak terpengaruh media online, yakni tentang APBD.

Peta Social Network Analysis (SNA) tentang APBD memperlihatkan dua klaster besar dalam sepekan terakhir, yakni klaster yang mengkritik Anies dan pro Anies.

Influencer RAPBD yang paling banyak interaksi (engagement) adalah @willsarana, @ernestprakasa, dan @Aryprasetyo85 dari klaster pengkritik Anies. Sementara itu, dari klaster “Pro Anies” ada @taufiqrus, dan @topesuspend.

Ismail Fahmi@ismailfahmi

SNA dan NARASI (R)APBN

Narasi apa yang diangkat oleh para top influencer tentang APBN, bisa dilihat di peta ini.

Ada yg menarik, akun @psi_id turut membahas APBN. Namun cuitannya sudah dihapus. Meski dihapus, Drone Emprit masih bisa mendapatkan cuitan tsb dari API Twitter.

View image on Twitter

Ismail Fahmi@ismailfahmi

TOP INFLUENCER (R)APBD

Yang paling banyak engagemennya adalah @willsarana, lalu @ernestprakasa, dan @Aryprasetyo85 dari cluster “KRITIK ANIES”.

Dari “PRO ANIES” ada @taufiqrus, dan @topesuspend.

Munculnya kedua cluster di sini, memperlihatkan narasi kedua kubu relatif kuat.

View image on Twitter
See Ismail Fahmi’s other Tweets

“Munculnya kedua klaster di sini, memperlihatkan narasi kedua kubu relatif kuat,” sebut Ismail.

Cuitan APBD yang paling banyak ialah topik yang menyoroti @DKIJakarta saja, bukan daerah lain.

Gambar yang paling banyak dibagikan ulang (retweeted) mayoritas berisi kritikan kepada @aniesbaswedan. Namun ada juga penjelasan dari @DKIJakarta tentang tahapan penyusunan APBD.

Di sisi lain, tagar terkait APBD di Twitter paling banyak menyangkut Mendagri, PSI, Transmart/Bank Mega, Aibon, Ahok, dan Anies.

Menariknya, keterikatan (engagement) di Instagram ternyata sangat tinggi, bahkan mengalahkan Twitter. Misalnya, unggahan tentang Aibon dapat 33 ribu likes. Klarifikasi dari sahabat anies dapat 16 ribu likes.

Tagar di Instagram tentang APBD mayoritas menyinggung soal @aniesbaswedan, @DKIJakarta, dan Aibon.

“Pengawasan publik atas kinerja pemerintah baik daerah maupun pusat, terbukti bisa sangat ampuh ketika mereka mengangkat dan meramaikannya di media sosial,” ungkap Ismail.

Dia menambahkan, jika hal itu dilakukan terhadap semua pemerintah daerah (Pemda), dan kementerian/lembaga (K/L), maka publik bisa turut berpartisipasi dalam kontrol anggaran negara. (sumber cnnindonesia)