Pembekuan Organisasi Kemahasiswaan Berafiliasi ke HTI oleh ITB Mendapat Dukungan Dari Berbagai Elemen

VNEWS.ID| Langkah Institut Teknologi Bandung (ITB) yang membekukan organisasi kemahasiswaan Harmoni Amal dan Titian Ilmu (HATI) yang diduga terafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

“Sikap kami di PSI jelas, mendukung pembekuan atau pembubaran organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi dengan HTI. Lembaga pendidikan tinggi dan organisasi kemahasiswaan seharusnya ikut memperkokoh ideologi Pancasila sebagai fondasi negara ini, bukan sebaliknya,” ujar Wasekjen dan Juru Bicara PSI, Danik Eka Rahmaningtyas di Jakarta, Selasa (9/07/2019).

ITB membekukan Harmoni Amal dan Titian Ilmu (HATI), organisasi kemahasiswaaan yang berafiliasi ke HTI. Langkah itu merupakan upaya terakhir pihak kampus setelah organisasi kemahasiswaan tersebut tidak mengindahkan peringatan dan teguran agar tidak mengundang tokoh-tokoh HTI dalam kegiatan diskusinya.

“Saya memahami bahwa di kampus ada kebebasan akademik. Tapi jangan sampai kebebasan akademik itu malah ditunggangi gerakan yang merongrong Pancasila dengan ideologi khilafah, salah satunya seperti HTI,” tandas dia.

Danik pun berharap kepada pihak rektorat dari kampus-kampus lain di Indonesia, untuk berani menindak organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi dengan organisasi terlarang.

“Semoga kebijakan ITB ini bisa menjadi inspirasi dan dicontoh kampus-kampus lain di Indonesia,” ujar Danik.

Danik mengingatkan, pada akhir Mei lalu, Setara Institute memaparkan bahwa 10 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia terpapar radikalisme. Di sana ada gerakan dan wacana kelompok Islam eksklusif.

“Harus ada upaya serius dan sistematis untuk merespons temuan Setara Institute tersebut. Jika ada organisasi kemahasiswaan yang terafiliasi dengan HTI atau organisasi terlarang lain, tindakan tegas harus ditempuh,” pungkas Danik.

Pemerintah RI telah membubarkan HTI melalui Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tidak berselang lama, DPR mengesahkan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai pengganti Perppu tersebut.

Baca Juga :  Bekas Jubir Ormas Terlarang HTI Dilaporkan ke Bareskrim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *