Mataram (Visualnews) — Keberhasilan sebuah pemerintahan tidak boleh bersandar pada kehebatan sosok pemimpin belaka, melainkan pada keandalan sistem yang dibangun. Sistem yang kuat harus mampu menjaga kesinambungan pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan, meski kepemimpinan politik berganti.
Pesan kunci tersebut ditegaskan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, saat memberikan materi pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Mataram, Senin (20/7/2026).
Di hadapan 60 pejabat peserta PKN yang diproyeksikan menjadi pimpinan birokrasi masa depan, Gubernur menekankan bahwa pergantian kepala daerah adalah keniscayaan demokrasi yang tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
"Sistem yang baik adalah sistem yang tetap berjalan meskipun pemimpinnya berganti. Kalau pemerintahan masih sangat bergantung pada satu orang, berarti itu belum bisa disebut sistem," tegas Lalu Iqbal.
Berbekal pengalaman hampir tiga dekade di dunia diplomasi internasional, Lalu Iqbal mengidentifikasi salah satu tantangan mendasar birokrasi di Indonesia, yakni belum kokohnya sistem tata kelola jangka panjang. Kondisi ini kerap memicu proses pembangunan berjalan secara alamiah atau autopilot.
Ia mencontohkan penanganan sampah yang sejauh ini masih sebatas pembuangan limbah tanpa sistem terpadu dari hulu ke hilir, serta pengembangan pariwisata yang berjalan tanpa master plan komprehensif.
Selain itu, Gubernur mengingatkan agar jajaran birokrasi tidak menjadikan digitalisasi sebagai jalan pintas instan.
"Benahi sistemnya terlebih dahulu, baru lakukan digitalisasi. Jika sistemnya masih buruk lalu didigitalisasi, yang terjadi justru mempercepat dan melipatgandakan kesalahan," ujarnya.
Gubernur juga menggarisbawahi peran strategis Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penjaga institutional memory (memori kelembagaan). ASN dituntut untuk tetap profesional, menjaga integritas, dan tidak terseret arus kepentingan politik praktis lima tahunan.
"Politisi datang dan pergi setiap lima tahun, tetapi birokrasi tetap ada. Tugas utama ASN adalah menjaga keberlanjutan sistem tersebut," tambahnya.
Ia mengakui, sistem demokrasi kerap memicu godaan kebijakan populis yang dampaknya instan. Namun, pembenahan sistem yang fundamental membutuhkan keberanian dan konsistensi jangka panjang demi generasi mendatang.
Di akhir pemaparannya, Gubernur NTB mengajak para calon pimpinan birokrasi untuk peka terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi global, seperti gangguan rantai pasok dan fluktuasi harga komoditas, yang berdampak langsung pada daerah.
"Pemimpin birokrasi di era modern dituntut memperkuat penguasaan rantai nilai (value chain) daerah agar memiliki daya saing tinggi," tuturnya.
Menurut Gubernur NTB, sistem yang sehat jauh lebih penting ketimbang figur individual ("Orang biasa dalam sistem yang baik akan menghasilkan kinerja baik").
Kemudian perbaiki alur sistem terlebih dahulu sebelum menerapkan transformasi digital, birokrasi bertindak sebagai penyeimbang dan penjaga keberlanjutan di tengah siklus politik 5 tahunan, dan mengajak ASN menjadikan pembangunan sistem tata kelola yang baik sebagai amal jariyah bagi daerah. (V-02)
