Mataram (Visualnews) — Pelantikan Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi NTB periode 2025–2030 resmi digelar dengan khidmat di Aula Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Selasa (21/7/2026).
Acara yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 ini diisi dengan sesi bincang-bincang bisnis, prosesi pelantikan resmi, hingga Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil). Kemeriahan Harkopnas ini juga akan dilanjutkan dengan agenda jalan sehat pada 25 Juli mendatang.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyambut hangat momentum pelantikan ini. Ia menyampaikan rasa syukur karena konflik dualisme di tubuh Dekopin pusat, yang sempat memicu kepakuman organisasi di daerah, kini telah tuntas di bawah kepemimpinan Bambang Haryadi.
Namun, Gubernur langsung tancap gas dengan mengingatkan pengurus baru untuk bergerak ekstra cepat. Sebab, sisa masa jabatan efektif pengurus kini menyusut akibat penundaan pelantikan.
"Masa jabatannya 2025–2030, tapi baru dilantik 2026. Secara de facto, waktu yang tersisa tinggal empat tahun. Jadi harus 'lari' karena sudah dapat diskon satu tahun," seloroh Gubernur Iqbal.
Dalam arahannya, Gubernur mengibaratkan koperasi sebagai soko guru perekonomian, layaknya tiang utama rumah adat Joglo yang menopang seluruh struktur bangunan.
Sayangnya, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional saat ini masih terbilang minim, yakni di kisaran 1,7 persen. Hal ini dinilai terjadi akibat tata kelola yang belum maksimal serta persepsi publik yang kurang menguntungkan.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Gubernur Iqbal secara khusus menitipkan dua tugas besar kepada kepengurusan Dekopinwil NTB yang baru.
Pertama, pembenahan tata kelola dan SDM, dengan cara meningkatkan kapasitas manajerial para pengelola koperasi agar lebih profesional dan akuntabel.
Kedua, rebranding citra koperasi. Bagaimana mengubah persepsi publik agar koperasi kembali dilirik sebagai badan usaha yang modern, transparan, dan relevan bagi generasi muda.
Menjawab tantangan tersebut, Ketua Dekopinwil NTB yang baru dilantik, Anis Mudjahid Akbar, menegaskan bahwa prosesi pelantikan ini bukan sekadar seremoni akhir, melainkan titik mula hadirnya Dekopinwil NTB yang adaptif dan progresif.
Anis mengakui, potensi koperasi di NTB sangat melimpah, tersebar mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Namun, ia tidak menutup mata terhadap sederet ganjalan yang masih membayangi.
"Kita menghadapi tantangan nyata: terbatasnya akses pembiayaan, kapasitas manajerial yang belum merata, belum optimalnya transformasi digital, hingga jaringan bisnis yang belum solid. Ini tidak bisa diselesaikan sendirian," tegas Anis.
Sebagai respon cepat, Dekopinwil NTB langsung merangkul berbagai pihak melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan instansi strategis, seperti Dinas Koperasi NTB, Bank NTB Syariah, OJK, Bank Indonesia, Perum Bulog, LPDB, perguruan tinggi, hingga sektor swasta.
"Dokumen MoU ini bukan sekadar formalitas kertas. Ini adalah komitmen kerja nyata untuk membuka akses pembiayaan, mempercepat digitalisasi usaha, dan melatih SDM koperasi secara masif," tambahnya.
Mengakhiri keterangannya, Anis berkomitmen menjadikan Dekopinwil NTB sebagai 'rumah besar' yang inklusif dan siap menjadi jembatan penghubung demi kesejahteraan anggota koperasi di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. (V-02)
