Mataram (Visualnews) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus memantapkan langkah transformasi ekonomi daerah dari ketergantungan sektor ekstraktif menuju sektor yang lebih berkelanjutan.
Sinergi ini ditegaskan dalam pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan strategis tersebut membahas tiga pilar utama penguatan ekonomi daerah: hilirisasi industri, ketahanan pangan & peternakan, serta pengembangan pariwisata berkualitas (quality tourism).
Dalam pemaparannya, Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal mengungkapkan bahwa struktur ekonomi NTB kini semakin solid dan tak lagi didominasi semata oleh sektor pertambangan. Pertanian, perkebunan, dan pariwisata mulai menunjukkan performa yang kian positif.
Indikator keberhasilan ini tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) NTB yang melesat ke angka 132, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 127.
"Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kita memberikan return (imbal hasil) yang cukup baik bagi petani. Subsektor hortikultura dan perkebunan juga tumbuh amat menjanjikan," tegas Miq Iqbal.
Untuk memaksimalkan nilai tambah komoditas lokal, Pemprov NTB juga menggenjot masuknya investasi di bidang hilirisasi agar produk NTB tak sekadar dikirim dalam bentuk bahan mentah (raw material).
Seperti sektor perikanan, dimana komoditas udang vaname yang selama ini kerap dikirim ke luar daerah sebelum diekspor. Pemprov NTB mendorong proses pengolahan hingga pengemasan (packing) dilakukan di dalam daerah agar pencatatan ekspor resmi milik NTB.
Demikian dalam hal inovasi pakan ternak. Maka untuk menekan pakan ternak impor/luar daerah, Pemprov mengkaji pemanfaatan daun kelor dan jagung lokal sebagai formulasi pakan mandiri kaya nutrisi.
Termasuk Kawasan Terintegrasi Sembalun, yang diinisiasi menjadi kawasan percontohan sapi perah terintegrasi (upstream to downstream) mulai dari pembibitan, penyediaan pakan, hingga pengolahan produk turunan susu di Sembalun.
Pada sektor pariwisata, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk bergeser dari sekadar mengejar kuantitas angka kunjungan (mass tourism) menjadi pariwisata berkualitas (quality tourism). Fokus utamanya mencakup durasi tinggal (length of stay), tingkat pengeluaran wisatawan (spending power), kelestarian lingkungan, dan perlindungan budaya lokal.
Kawasan wisata unggulan Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air) menjadi salah satu pusat perhatian penataan. Pemprov NTB menargetkan penyelesaian menyeluruh (one for all solution) atas berbagai isu krusial pada akhir tahun ini.
Langkah konkret yang tengah dipersiapkan meliputi penyelesaian status hukum kawasan secara tuntas dan berkepastian; penerapan teknologi sistem beach well untuk menjamin ketersediaan air bersih kawasan kepulauan; dan penerapan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan yang sesuai dengan ekosistem pulau-pulau kecil.
Menanggapi paparan Pemprov NTB, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan apresiasinya. Ia menilai potensi pariwisata NTB, khususnya Gili Tramena, sangat prospektif sebagai destinasi pembanding yang memecah konsentrasi wisatawan asing dari Bali.
"Wisatawan dari luar negeri jangan hanya mengenal Bali. Destinasi seperti Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan harus kita dorong masuk ke dalam paket perjalanan utama mereka," ujar Saleh.
Saleh memastikan bahwa seluruh masukan dan aspirasi dari Pemprov NTB, mulai dari ketersediaan infrastruktur air dan sampah, dukungan regulasi hilirisasi, hingga penguatan UMKM dan industri pakan, bakal dibawa ke rapat kerja bersama kementerian dan lembaga mitra di tingkat pusat.
Kolaborasi ini diharapkan mampu mengubah potensi besar NTB menjadi nilai tambah nyata, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB secara berkelanjutan. (V-02)
