Giri Menang (Visualnews) – Di tengah kompleksnya tantangan ekonomi, para gubernur dari seluruh Indonesia menyatukan langkah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka berkomitmen mempercepat transformasi daerah melalui penguatan inovasi, kolaborasi, dan kapasitas fiskal.
Komitmen besar ini mengemuka dalam Rapat Kerja dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2026 yang resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, Kamis (16/7/2026).
Sebagai tuan rumah, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan APPSI.
"Kepercayaan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat NTB. Semoga seluruh peserta membawa pulang hasil rapat yang produktif dan kesan baik dari daerah kami," ujar Miq Iqbal saat menyambut para kepala daerah dan jajaran kementerian.
Menariknya, dalam forum ini, Wamenlu Bima Arya secara khusus menyebut NTB bersama Maluku Utara dan Sulawesi Tengah sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Capaian ini dinilai membuktikan bahwa daerah bisa menjadi pilar utama kemajuan bangsa jika didukung kepemimpinan yang kuat dan tata kelola yang efektif.
Raker APPSI kali ini mengangkat tema krusial, "UMKM Berdaya Saing Global dan Optimalisasi Pajak Air Permukaan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)".
Gubernur Miq Iqbal menegaskan, kedua isu ini bermuara pada penguatan kemandirian ekonomi daerah.
Pertama, UMKM Naik Kelas, Pemda harus menciptakan ekosistem digitalisasi, sertifikasi, kemudahan akses modal, hingga perluasan pasar internasional.
Kedua, Pajak Air Permukaan, optimalisasi pajak ini harus dikelola secara adil, transparan, dan berkelanjutan demi mendongkrak fiskal daerah.
Senada dengan hal itu, Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas'ud, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar wadah keluh kesah.
"APPSI adalah ruang kerja sama antarprovinsi untuk mencari solusi nyata. Kami terus mendorong penguatan UMKM dan reformulasi Pajak Air Permukaan agar lebih berkeadilan bagi daerah, meskipun di tengah keterbatasan kewenangan," tegas Rudy.
Sementara itu, Wamenlu Bima Arya Sugiarto mengingatkan para gubernur tentang tantangan geopolitik, digitalisasi, dan risiko tata kelola pemerintahan yang semakin rumit.
Ia meminta para gubernur menjalankan peran ganda dengan seimbang, sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat.
"Keterbatasan anggaran (fiskal) tidak boleh jadi alasan untuk jalan di tempat. Pemerintah daerah harus menjadi transformer, bukan sekadar survivor," cetus Bima Arya.
Ia menyarankan beberapa langkah taktis untuk daerah, antara lain efisiensi belanja dan penyederhanaan regulasi.m, penguatan investasi dan optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD dan BLUD, dan percepatan tata ruang sebagai fondasi ekonomi berkelanjutan.
Raker dan Munaslub APPSI 2026 ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang menjadi pijakan regulasi antara pusat dan daerah.
Dari Senggigi, para pemimpin daerah ini membawa satu pesan kuat, Indonesia Maju tidak dibangun oleh satu daerah, melainkan oleh seluruh provinsi yang tumbuh bersama dan saling menguatkan. (V-02)
