Mataram (Visualnews) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bergerak cepat memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan stabil.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, bersama Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, secara resmi menyerahkan Radiogram Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta Surat Gubernur NTB kepada Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, pada Rabu (22/7/2026).
Langkah diskresi kepemimpinan ini diambil setelah Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, resmi menjalani proses hukum di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa penyerahan radiogram tersebut bukan merupakan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati.
Secara administratif, Hj. Nurul Adha tetap berstatus sebagai Wakil Bupati, namun kini memegang penuh kewenangan dan tugas-tugas bupati.
"Tetap Wakil Bupati, tetapi melaksanakan tugas dan wewenang bupati sesuai perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ini untuk menghindari kekosongan pemerintahan," tegas Gubernur Iqbal.
Iqbal menambahkan, penugasan ini berlaku hingga ada arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat. Selama masa penugasan, Wabup dibekali kewenangan untuk mengambil keputusan strategis yang bersifat penting dan mendesak. Pemprov NTB juga siap memberikan pendampingan penuh jika terdapat hal-hal yang membutuhkan konsultasi.
Langkah cepat ini krusial, mengingat Pemkab Lombok Barat tengah dihadapkan pada serangkaian agenda daerah yang tidak boleh tertunda, di antaranya adalah pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Selain itu, juga melakukan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), pembahasan APBD Perubahan, dan penyusunan APBD Tahun Anggaran berikutnya.
Menerima amanah tersebut, Hj. Nurul Adha menyatakan kesiapannya untuk menjaga stabilitas birokrasi dan melanjutkan agenda pembangunan daerah.
"Kami menerima amanah ini bersama sejak dilantik. Hari ini saya melaksanakan tugas-tugas bupati dengan status tetap sebagai Wakil Bupati. Insya Allah, amanah ini akan dijalankan sebaik-baiknya," ujar Nurul Adha.
Sebagai langkah awal, Nurul Adha akan segera mengumpulkan seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah, dan para Asisten Setda Kabupaten Lombok Barat.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi internal dan memastikan pelayanan publik berjalan tanpa hambatan. Termasuk melakukan komunikasi konstruktif dengan DPRD Lombok Barat akan segera dibangun, guna mempercepat pembahasan dokumen anggaran daerah.
Bagi Nurul Adha, ujian kepemimpinan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas birokrasi serta mengembalikan kepercayaan publik (public trust) terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. (V-02)
