Gubernur Wanti-wanti Dinas PUPRPKP NTB Jaga Good Governance

B

Bambang GS

Jul 21, 2026 · 6 hours ago

Gubernur Wanti-wanti Dinas PUPRPKP NTB Jaga Good Governance
ARAHAN: Gubernur Iqbal saat memberikan arahan di Kantor Balai Pemeliharaan Jalan Dinas PUPRPKP NTB, Selasa (21/7/2026).

Mataram (Visualnews) — Buntut peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa Bupati Lombok Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) NTB.

​Gubernur meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk memperketat tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) dan menjadikan kasus hukum yang terjadi sebagai ikhtiar pembelajaran bersama.

​"Ini pelajaran besar buat kita semua untuk benar-benar menjaga tata kelola yang bersih. Saya minta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan," tegas Gubernur Iqbal saat memberikan arahan di Kantor Balai Pemeliharaan Jalan Dinas PUPRPKP NTB, Mataram, Selasa (21/7/2026).

​Dalam arahannya, Gubernur Iqbal secara transparan menekankan bahwa dirinya mengawasi langsung kinerja dan pergerakan di tubuh Dinas PUPRPKP. Ia bahkan menyentil adanya tradisi kurang baik di masa lalu yang harus segera ditinggalkan.

Gubernur mengaku paham betul pola-pola atau tradisi tidak sehat yang pernah ada, dan meminta dinas terkait untuk segera membenahi serta merombak sistem tata kelolanya.

Informasi dan pola pengawasan akan dilakukan secara langsung oleh Gubernur sebagai kepala daerah.

Setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dipertanggungjawabkan dan digunakan semaksimal mungkin demi pelayanan publik.

​"Setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Saya tahu setiap tradisi yang kurang baik, karena itu perbaiki dan tingkatkan tata kelola sekarang juga," tambahnya.

​Mengakhiri arahannya, Gubernur Iqbal mengutarakan keprihatinannya atas kasus yang menimpa Bupati Lombok Barat. Ia berharap peristiwa OTT tersebut menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir di bumi NTB.

​Ia meminta seluruh pejabat dinas di lingkungan Pemprov NTB tidak main-main dengan wewenang yang diamanahkan dan fokus bekerja profesional demi kesejahteraan masyarakat. (V-02)