Mataram (Visualnews) — Pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dan penguatan kepercayaan publik (public trust) menjadi sorotan utama dalam pembukaan Indonesia Government Public Relations (IGPR) Summit 2026. Forum nasional bagi insan kehumasan pemerintah ini resmi dibuka di Hotel Lombok Plaza, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin (27/7/2026).
Mengusung tema “Government Public Relations in the Digital and AI Era: Strengthening Public Communication and Public Trust”, gelaran yang berlangsung selama tiga hari ini dirancang sebagai ruang kolaborasi strategis.
Hadir dalam acara tersebut tidak kurang dari 35 praktisi kehumasan dari perwakilan kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, akademisi, hingga insan humas dari berbagai pelosok Tanah Air.
Mewakili Gubernur NTB, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa peran humas pemerintah kini telah mengalami pergeseran fundamental.
Humas tidak lagi sebatas mempublikasikan informasi atau sekadar mengejar konten viral, melainkan menjaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat.
“Tantangan pemerintah saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, melainkan membangun kepercayaan. Informasi dapat dibuat dalam hitungan detik, tetapi kepercayaan hanya lahir melalui konsistensi, keterbukaan, integritas, dan kerja nyata yang dibangun dalam waktu panjang,” ujar pria yang akrab disapa Doktor AKA tersebut dalam sambutannya.
Terkait maraknya integrasi kecerdasan buatan, AKA mengingatkan agar kemajuan teknologi AI tetap dikendalikan oleh nilai-nilai kemanusiaan dan etika pelayanan publik.
“Kecerdasan AI tidak akan pernah menggantikan kejujuran, empati, integritas, dan hati nurani seorang pelayan publik. Teknologi hanyalah alat, yang menentukan arah penggunaannya tetaplah manusia,” tegasnya.
Ia menambahkan, tolok ukur keberhasilan komunikasi publik terletak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta hadirnya juru bicara yang kuat, profesional, dan kredibel untuk menekan potensi disinformasi.
Dukungan terhadap penguatan peran humas juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas), Dr. Mayrianti Annisa Anwar. Menurutnya, pemanfaatan teknologi yang dibarengi dengan komitmen profesionalisme menjadi fondasi penting bagi keterbukaan informasi.
“Ketika kepercayaan publik terbangun, berbagai program pemerintah akan lebih mudah dipahami, diterima, dan didukung oleh masyarakat. Apabila humas pemerintah mampu beradaptasi, menguasai AI, serta memegang teguh integritas, humas akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” jelas Mayrianti.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Iprahumas NTB, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag., menyoroti pentingnya kecepatan dan kredibilitas humas di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, humas harus bergerak lebih cepat dari spekulasi di ruang publik.
“Humas yang baik bukanlah humas yang paling keras suaranya, melainkan humas yang paling dipercaya. Humas harus hadir lebih cepat dalam memberikan informasi resmi agar ruang publik tidak dipenuhi spekulasi maupun disinformasi,” tutur Prof. Masnun.
Ketua Iprahumas NTB, Suhirman Adita, mengungkapkan bahwa IGPR Summit 2026 tidak hanya menjadi forum diskusi rutin, melainkan juga melahirkan rumusan akademis konkret untuk dunia kehumasan Indonesia.
“Target besar yang ingin kita capai dari forum ini adalah lahirnya Ontologi Arsitektur Humas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Ini akan menjadi pijakan akademik sekaligus referensi nasional bagi pengembangan kehumasan pemerintah,” papar Suhirman.
Selama tiga hari pelaksanaan, IGPR Summit 2026 menghadirkan rangkaian sesi bersama para pakar, akademisi, dan praktisi senior. Forum ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis guna mencetak humas pemerintah yang adaptif, humanis, profesional, dan tepercaya. (V-02)
