Mataram (Visualnews) – Usai sukses mengamankan alokasi 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Pemerintah Pusat untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) langsung bergerak cepat. Validitas data kini menjadi fokus utama agar bantuan rumah layak huni ini benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang berhak.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri (Umi Dinda), saat memimpin rapat koordinasi percepatan program bersama Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB di Ruang Kerja Wagub, Jumat (3/7/2026).
Umi Dinda menyampaikan bahwa kesuksesan program BSPS tidak hanya dinilai dari besarnya kuota yang didapatkan NTB, melainkan dari ketepatan sasarannya. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera memutakhirkan dan menyelaraskan data dengan pemerintah provinsi serta pusat.
"Data harus benar-benar valid, akurat, dan selaras. Ini bukan sekadar memenuhi administrasi, tetapi memastikan setiap bantuan sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Jangan sampai perbedaan data atau adanya penerima ganda justru menghambat pelaksanaan," tegas Umi Dinda.
Untuk mengawal hal tersebut, Pemprov NTB akan segera menyandingkan seluruh usulan data dari kabupaten/kota melalui rapat koordinasi khusus bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman se-NTB.
Meskipun regulasi umum program BSPS mencakup masyarakat dalam kategori desil 1 hingga desil 4, Pemprov NTB mengambil langkah strategis yang lebih tajam.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menambahkan bahwa pihaknya mendorong kabupaten/kota untuk memberikan prioritas utama kepada masyarakat miskin ekstrem yang berada di desil 1 dan desil 2.
Langkah intervensi ini diambil agar program BSPS dapat berkolaborasi langsung dengan program penanggulangan kemiskinan daerah yang sedang berjalan.
Lebih lanjut, Wagub menekankan bahwa program BSPS 2026 ini tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Jangka pendek, menghadirkan hunian yang aman, sehat, dan meningkatkan kualitas hidup.
Jangka Panjang, mengintegrasikan keluarga penerima bantuan dengan program pemberdayaan agar mereka mampu bangkit secara ekonomi dan keluar dari zona kemiskinan secara berkelanjutan.
Pemprov NTB berkomitmen untuk mengawal ketat setiap tahapan pelaksanaan program mulai dari verifikasi lapangan hingga penyaluran, demi memastikan tata kelola yang transparan sekaligus mempercepat terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia. (V-02)
