Mataram (Visualnews) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama DPRD Provinsi NTB resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat, realistis, dan berorientasi pada hasil (result-oriented).
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD NTB, Mataram, Jumat (14/8/2026).
Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 dilakukan di tengah dinamika eksternal yang penuh ketidakpastian. Oleh sebab itu, perencanaan anggaran tidak boleh hanya bersandar pada asumsi yang terlalu optimistis.
"Kekuatan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan ketepatan pengelolaan anggaran," ujar Miq Iqbal.
Gubernur menekankan pentingnya membangun ketahanan fiskal yang dapat bertahan dari berbagai tekanan secara berkelanjutan. Menurutnya, APBD harus diperlakukan sebagai instrumen perubahan, bukan sekadar dokumen administratif tahunan.
"Kita tidak bisa berharap krisis akan cepat selesai. Begitu satu krisis usai, krisis lain bisa saja datang. Karena itu, tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan krisis tanpa menciptakan krisis baru. Setiap rupiah yang kita belanjakan harus jelas manfaatnya, jelas sasarannya, dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat," tegasnya.
Salah satu pencapaian krusial yang disinggung Gubernur adalah pemulihan kesehatan fiskal Pemprov NTB. Setelah seluruh kewajiban utang daerah berhasil dituntaskan sepenuhnya pada tahun 2025, tahun anggaran 2026 dan 2027 menjadi momentum penting bagi NTB untuk melangkah tanpa beban masa lalu.
"Alhamdulillah, tahun 2025 menjadi tahun terakhir NTB menyelesaikan kewajiban pembayaran utang. Tahun 2026 adalah tahun pertama kita memasuki tahun anggaran tanpa membawa beban utang. Jangan sampai kita membangun hari ini dengan membebani masa depan," lugas Miq Iqbal.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp6,22 triliun, atau meningkat sekitar 10,69 persen dibandingkan APBD murni 2026 yang berada di angka Rp5,62 triliun. Angka pendapatan tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,128 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp2,98 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp114,24 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,09 triliun, naik 5,70 persen dibandingkan APBD murni tahun sebelumnya. Dari struktur ini, terdapat surplus anggaran sebesar Rp192,7 miliar yang akan diarahkan untuk kebutuhan pembiayaan daerah, seperti pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo hingga penyertaan modal.
KUA-PPAS 2027 disusun berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dengan fokus pada beberapa agenda prioritas utama.
Transformasi Struktural Ekonomi: Memperkuat fondasi ekonomi daerah agar tidak bergantung pada satu sektor saja.
Penuntasan Kemiskinan: Menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan tepat sasaran.
Ketahanan Pangan & Industri Agro-Maritim: Menjadikan ekosistem agro-maritim sebagai salah satu penggerak utama perekonomian NTB.
Pariwisata Berkelanjutan (Quality Tourism): Menggeser fokus dari sekadar kuantitas kunjungan ke durasi tinggal (length of stay), rata-rata belanja (length of spend), pelestarian lingkungan, dan manfaat ekonomi langsung bagi warga lokal.
Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, menyatakan bahwa penandatanganan KUA-PPAS ini merupakan buah dari proses musyawarah yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif untuk mengawal pembahasan Raperda APBD 2027 mendatang.
"Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk kesepakatan bersama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027," kata Isvie.
Di akhir penyampaiannya, Gubernur Miq Iqbal juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim SAR Gabungan, mulai dari Basarnas, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, hingga relawan, atas respons cepat dalam penanganan musibah kecelakaan KMP Putri Yasmin.
Gubernur menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap keselamatan pelayaran di NTB, termasuk penegakan akurasi data manifest penumpang agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. (V-02)
