Praya (Visualnews) — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), menegaskan komitmennya untuk memangkas angka kemiskinan ekstrem melalui pendekatan komprehensif.
Pernyataan itu disampaikan Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur, saat meninjau Desa Pandan Indah, Desa Mangkung, dan Desa Sengkol di Kabupaten Lombok Tengah pada Senin (27/7/2026). Ia menggarisbawahi prinsip penting, "no one left behind" (tidak boleh ada yang tertinggal).
Bagi Miq Iqbal, pesatnya pembangunan di wilayah selatan, khususnya kawasan pariwisata Mandalika, harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan warga lokal.
"Pembangunan di kawasan selatan berkembang sangat cepat. Namun, kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal. Karena itu, UMKM, Karang Taruna, dan seluruh masyarakat harus didorong untuk terlibat aktif agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan bersama," tegas Miq Iqbal di sela-sela kunjungannya.
Sebagai bukti nyata, Pemerintah Provinsi NTB menggelontorkan dana hampir Rp3 miliar melalui Program Desa Berdaya Transformatif. Program ini menyasar sekitar 350 kepala keluarga (KK) penerima manfaat di Desa Mangkung dan Desa Sengkol.
Bantuan disalurkan berupa modal usaha produktif yang disesuaikan dengan potensi penerima, mulai dari perdagangan, pengolahan pangan, hingga peternakan unggas. Sistem penyalurannya dibuat fleksibel, baik melalui pemerintah desa maupun langsung ke KK, agar tepat sasaran.
Khusus di Desa Mangkung, sebanyak 380 calon penerima manfaat juga mendapat bantuan kebutuhan dasar, seperti kasur, selimut, pakaian, hingga bahan pokok (beras, gula, minyak goreng, dan mi instan).
Guna memastikan bantuan tiba di tangan yang tepat, Miq Iqbal turun langsung menyusuri rumah warga penerima manfaat. Di antaranya kediaman Lalu Asli di Dusun Mangkung Lauk, serta Lalu Adnan, Lalu Dani, dan Maujud di Dusun Batu Samban.
Manfaat program ini turut dirasakan masyarakat Desa Sengkol. Kepala Desa Sengkol, Satria Wijaya Sarap, memaparkan bahwa sepanjang tahun 2026 desanya mengelola tiga bentuk dukungan dari Pemprov NTB.
Di antaranya yaitu CSR Bank NTB Syariah sebesar Rp100 juta untuk Masjid Raudhatul Maujud, revitalisasi Pasar Tradisional Sengkol senilai Rp400 juta, dan program Desa Berdaya senilai Rp300 juta.
"Dana Program Desa Berdaya kami manfaatkan untuk pengembangan usaha peternakan ayam petelur yang dikelola 55 anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) di Dusun Bonglanda. Pengelolaan oleh KWT dinilai lebih akuntabel dan memberi dampak ekonomi berkelanjutan," terang Satria.
Langkah Pemprov NTB tak berhenti di sektor ekonomi. Untuk mengantisipasi bencana kekeringan musiman di Lombok Selatan dan Sumbawa Selatan, Pemprov NTB bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah melakukan asesmen pembangunan sumur bor. Sembari menunggu proses tersebut, armada tangki air bersih dari Dinas Sosial, BPBD, dan Biro Umum telah disiagakan di lokasi rawan.
Di samping itu, penanganan infrastruktur juga dipercepat. Untuk itu, Pemprov NTB bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) membenahi check dam yang rusak, merencanakan peninggian jembatan lama, serta membangun tanggul pengaman sungai.
Selain itu, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga dipacu dengan target penyelesaian minimal enam unit rumah per minggu. Demikian alokasi anggaran disiapkan untuk revitalisasi Pasar Kuta dan penguatan layanan RS Mandalika sebagai fasilitas kesehatan penunjang pariwisata.
Menjelang gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika, Kades Sengkol menyatakan kesiapan warganya untuk menjaga keharmonisan dan keamanan wilayah. Ia juga mengusulkan perbaikan lapangan olahraga desa seluas satu hektare serta renovasi gedung serbaguna.
Satria berharap ITDC dan MGPA dapat membuka proses rekrutmen tenaga kerja secara transparan, sehingga SDM lokal yang kompeten mendapat kesempatan yang sama untuk berkontribusi.
Melalui integrasi pemberdayaan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan infrastruktur, hingga penyediaan air bersih, kunjungan kerja ini membuktikan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan demi kesejahteraan warga. (V-02)
