Mataram (Visualnews) — Sebanyak 46 peserta calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi memulai Pelatihan Tahap 1 Program Pemagangan ke Jepang Angkatan 2026. Pembukaan pelatihan berlangsung di Ruang Kompetensi BPSDM Provinsi NTB pada Senin (3/8/2026).
Peserta yang lolos pada tahap ini nantinya akan melanjutkan ke Pelatihan Nasional Tahap 2 di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kementerian Ketenagakerjaan di Bekasi.
Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas secara berkelanjutan bagi para peserta selama mengikuti masa pelatihan.
“Semua harus berprogres, jangan sampai mengalami penurunan. Yang membuat seseorang mengalami penurunan adalah rasa puas sebelum waktunya. Jangan cepat puas, terus bekerja dan belajar,” ujar Miq Iqbal saat membuka kegiatan.
Gubernur menekankan bahwa program pemagangan ini tidak sekadar bertujuan mencari pekerjaan dan mengirimkan penghasilan ke daerah asal. Pemerintah Provinsi NTB mendorong para peserta untuk memiliki perencanaan keuangan jangka panjang (sustainability) agar hasil kerja keras di Jepang membawa dampak produktif bagi perekonomian keluarga.
“Tujuan utama adalah mengangkat derajat keluarga. Yang berada di kategori miskin ekstrem menjadi terentaskan, dan yang sudah sejahtera bisa melompat lebih tinggi,” kata Gubernur.
Ia juga mengingatkan agar para calon PMI bijak dalam mengelola pendapatan dan menghindari gaya hidup konsumtif. Setiap pendapatan yang diperoleh diharapkan dapat dialokasikan untuk investasi masa depan, seperti modal usaha, hunian, atau aset produktif lainnya.
Untuk mendukung keberlanjutan ekonomi sekembalinya para peserta dari Jepang, Pemprov NTB mengarahkan pemanfaatan skema pembiayaan produktif, salah satunya melalui program KUR PMI di Bank NTB Syariah.
Selain aspek finansial, nilai tambah paling berharga dari program pemagangan di Jepang adalah pembentukan karakter kerja. Gubernur berharap para peserta dapat menyerap etos kerja, kedisiplinan tinggi, serta kesopanan yang menjadi ciri khas budaya kerja di Jepang, lalu menularkannya kepada lingkungan sekitar saat kembali ke tanah air.
“Jika makin banyak masyarakat yang menghargai dan menerapkan kedisiplinan, maka nilai-nilai positif tersebut akan menjadi budaya utama di tengah masyarakat kita,” tambahnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Dr. Aidy Furqan, menjelaskan bahwa Pelatihan Tahap 1 dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan dasar bahasa Jepang, pemahaman budaya, etika kerja, serta ketahanan fisik dan mental.
Selama pelatihan tahap awal ini, peserta akan melalui serangkaian evaluasi ketat yang mencakup evaluasi penguasaan bahasa Jepang, ketahanan fisik, serta kompetensi dan mentalitas kerja.
“Kami mengimbau seluruh peserta untuk memaksimalkan potensi agar tidak tereliminasi dalam proses evaluasi ini,” tegas Aidy.
Peserta yang berhasil menyelesaikan hingga Pelatihan Nasional Tahap 2 dijadwalkan berangkat ke Jepang pada akhir tahun 2026 atau paling lambat awal tahun 2027.
Kontrak awal pemagangan berlangsung selama tiga tahun, dengan peluang perpanjangan hingga lima tahun bagi peserta yang menunjukkan kinerja dan potensi luar biasa. (V-02)
