Mataram (Visualnews) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus memacu transformasi koperasi sebagai mesin utama penggerak ekonomi kerakyatan.
Fokus utamanya kini diarahkan pada modernisasi tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, serta percepatan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Langkah strategis ini ditegaskan langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat menghadiri Tasyakuran Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 tingkat Provinsi di Kantor Dinas Koperasi dan UKM NTB, Jumat (31/7/2026).
Dalam arahannya, Wagub yang akrab disapa Umi Dinda ini menyoroti kondisi riil koperasi di Bumi Gora yang bervariasi. Menurutnya, Harkopnas ke-79 harus menjadi titik balik untuk melakukan penataan menyeluruh.
"Koperasi kita kondisinya beragam. Ada yang tumbuh pesat, ada yang butuh pembenahan manajemen, dan ada yang perlu pendampingan ekstra agar kembali sehat dan produktif," tegas Umi Dinda.
Ia mendorong seluruh elemen memanfaatkan lompatan teknologi dan kemajuan infrastruktur digital untuk mentransformasi manajemen koperasi. Peningkatan kompetensi pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pun dinilai sebagai harga mati.
Menariknya, Wagub optimis NTB punya modal kuat dibanding daerah lain dalam menyukseskan program strategis nasional tersebut.
Buktinya, saat banyak daerah terganjal ketersediaan lahan, NTB justru melimpah aset lahan potensial di tingkat desa/kelurahan untuk pengembangan Koperasi Merah Putih.
Koperasi, khususnya koperasi wanita telah terbukti nyata menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, menyokong usaha mikro, hingga membiayai pendidikan anak.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, peringatan Harkopnas ke-79 di NTB tampil dengan konsep baru yang lebih inklusif. Pemerintah daerah memberikan panggung penuh kepada gerakan masyarakat melalui Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) NTB sebagai motor utama.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Wirawan, menjelaskan bahwa beragam agenda, mulai dari temu bisnis, pelantikan pengurus, pasar rakyat, jalan sehat, hingga tasyakuran, murni diinisiasi oleh gerakan koperasi sendiri.
"Seluruh rangkaian acara berjalan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk koperasi. Pemerintah berdiri sebagai fasilitator, pendamping, dan pembuat regulasi," jelas Wirawan.
Pola independen ini diharapkan dapat melatih kemandirian, meningkatkan transparansi internal, serta membentuk tata kelola organisasi yang jauh lebih akuntabel dan profesional.
Apresiasi tinggi datang dari Ketua Dekopinwil NTB, Lalu Anis Mudjahid Akbar. Kepercayaan penuh yang diberikan Pemprov NTB dinilainya sebagai fondasi kokoh untuk memperkuat posisi koperasi di era modern.
"Kami siap berkolaborasi erat dengan pemerintah untuk mencetak koperasi yang tak hanya sehat dan modern, tetapi juga berdaya saing tinggi serta memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga," ujar Lalu Anis.
Melalui sinergi antara pemerintah dan para pelaku gerakan koperasi, NTB optimistis mampu mencetak standar baru pengelolaan ekonomi berbasis desa yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. (V-02)
