Perjuangkan Kekhasan Daerah, Gubernur Iqbal Dorong Penguatan Pengaturan di Revisi UU NTB

B

Bambang GS

Nov 17, 2026 · 45 menit yang lalu

Perjuangkan Kekhasan Daerah, Gubernur Iqbal Dorong Penguatan Pengaturan di Revisi UU NTB
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal

Jakarta (Visualnews)--Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya pengakuan nyata terhadap karakteristik geografis dan potensi maritim NTB dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Rapat strategis ini membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB, dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

​Dalam forum yang dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini memaparkan data demografi dan geografis NTB yang didominasi oleh perairan.

Dari total luas wilayah mencapai 49.312,19 kilometer persegi, sekitar 59,13 persen atau 29.159,04 kilometer persegi merupakan perairan laut, sementara daratan seluas 20.153,15 kilometer persegi (40,87 persen). Wilayah NTB sendiri membentang melintasi dua pulau utama, Lombok dan Sumbawa, serta 403 pulau kecil dengan garis pantai sepanjang 2.992,52 kilometer.

​Posisi geografis ini kian strategis karena Selat Lombok merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Namun, Miq Iqbal mengingatkan bahwa karakter wilayah kepulauan juga membawa tantangan tersendiri, mulai dari tingginya biaya logistik, konektivitas antarpulau, hingga beban pembangunan infrastruktur dasar.

​"Bagi kami, hal yang paling penting dari revisi undang-undang ini adalah adanya pengakuan terhadap kekhasan daerah kami. Laut bukan sekadar pemisah antarpulau, melainkan ruang kehidupan, jalur konektivitas, sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi," tegas Miq Iqbal.

​Agenda penting ini turut dihadiri dan didukung oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Bima Arya Sugiarto (Wakil Menteri Dalam Negeri) yang mendukung pengakuan karakteristik utuh daerah meliputi aspek geografis, sosial budaya, hingga potensi pendapatan.

Selain itu juga Ni Luh Enik Ermawati (Wakil Menteri Pariwisata) dan Nufransa Wira Sakti (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu) yang menyoroti pentingnya dukungan sektor pariwisata serta penguatan kapasitas fiskal daerah, serta E. Melkiades Laka Lena (Gubernur NTT) yang hadir bersama pimpinan dan anggota Baleg DPR RI untuk menyelaraskan pembangunan regional.

​Untuk menjawab tantangan geografis tersebut, Gubernur NTB mendorong adanya penguatan kewenangan serta alternatif pembiayaan yang memadai, termasuk optimalisasi pendapatan dari sektor pariwisata serta pemanfaatan instrumen obligasi daerah yang dilandasi payung hukum kuat.

​Menutup pemaparannya, Miq Iqbal menekankan eratnya ikatan emosional dan strategis antara NTB dan NTT yang selama ini juga diperkuat melalui kerja sama regional bersama Bali (KRBNN).

​"NTB dan NTT ini bukan cita-cita untuk bersatu, tetapi sebuah takdir untuk bersatu," pungkasnya.

​Melalui revisi undang-undang ini, Pemprov NTB berharap regulasi baru tidak hanya menjadi landasan administratif di atas kertas, melainkan mampu menghadirkan pemerataan pembangunan, memperluas kesempatan kerja, dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat hingga ke pulau-pulau kecil terluar. (V-02)