1. Jend. Maraden Panggabean
Jenderal TNI (Purn.) Maraden Saur Halomoan Panggabean merupakan putra Tapanuli Utara yang lahir pada 29 Juni 1922. Setelah sempat berprofesi sebagai guru, ia memimpin Pasukan Maraden di Sibolga setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan merebut senjata dari Jepang. Pasukannya kemudian bergabung dengan Tentara Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi langkah awal perjalanan kariernya hingga mencapai posisi pimpinan tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sepanjang karier militernya, ia terlibat dalam sejumlah peristiwa penting. Di antaranya, memimpin pasukan gabungan dalam pertempuran Medan Area (1946), menghambat pergerakan Belanda di Parapat (1947), serta memimpin gerilya di jalur Sibolga sebagai Komandan Sektor IV Sub Teritorium VII. Pada 1950-an, ia memimpin satuan yang menumpas DI/TII dan PRRI/Permesta, sebelum kemudian bertugas dalam operasi Trikora dan Dwikora.
Kariernya berlanjut dengan menjabat sebagai Deputi II Menpangad, Wapangad, Kasad (1968–1969), Pangkopkamtib (1969–1973), Menhankam/Pangab (1973–1978), Menko Polkam (1978–1983), dan Ketua DPA (1983–1993).
Sepanjang pengabdiannya, ia memperoleh 29 tanda kehormatan, terdiri atas 20 tanda kehormatan dalam negeri, termasuk Bintang Republik Indonesia Adipradana dan Bintang Mahaputera Adipradana, serta sembilan tanda kehormatan dari negara sahabat.
2. Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso
Jenderal Polisi (Purn.) Hoegeng Iman Santoso merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kelima yang menjabat pada 1968 hingga 1971. Ia dikenal sebagai sosok yang mendorong transformasi institusi kepolisian.
Selama masa pengabdiannya, ia dikenal sebagai pemimpin yang bersih dan memiliki integritas tinggi dalam penegakan hukum. Hal tersebut tercermin dari sikapnya yang menolak segala bentuk suap dan menangani perkara besar tanpa pandang bulu. Salah satunya adalah penyelidikan langsung atas kasus tewasnya mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), Rene Louis Conrad, yang melibatkan personel Polri, serta kasus penyelundupan Robby Tjahjadi.
Di bawah kepemimpinannya, Polri juga mengaktifkan kembali perannya dalam ICPO/Interpol dengan membuka NCB Interpol Jakarta. Ia turut mendorong penurunan angka kecelakaan sepeda motor melalui kewajiban penggunaan helm dan pengaturan posisi duduk yang aman bagi penumpang.
Sementara itu, dalam pembenahan internal, ia mendorong transformasi Polri dari institusi bercorak militeristik menjadi lembaga sipil penegak hukum yang profesional sekaligus pelayan masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum perlu didasarkan pada kriminologi dan teknik kriminalistik, sementara pelayanan publik harus menjadi poros utama pengabdian insan Bhayangkara.
3. Sutan Takdir Alisjahbana
Sutan Takdir Alisjahbana merupakan tokoh penting dalam bidang kebudayaan yang lahir pada 11 Februari 1908. Ia berkontribusi besar terhadap pembaruan sastra, bahasa, dan jurnalistik.
Dalam bidang organisasi, ia merupakan pendiri sekaligus wakil ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada 1950 hingga 1954, Ketua Gerakan Pembina Bahasa Indonesia, serta pendiri dan ketua Himpunan Filsafat Indonesia. Dalam bidang pendidikan, ia juga merupakan salah satu pendiri Universitas Nasional.
Ia memiliki rekam jejak dalam organisasi internasional, antara lain sebagai anggota Société de Linguistique de Paris, anggota Committee of Directors of the International Federation of Philosophical Societies di Brussel, serta anggota korespondensi UNESCO pada International Commission for the Scientific and Cultural Development of Mankind.
4. Raden Mas Margono Djojohadikusumo
Raden Mas Margono Djojohadikusumo merupakan tokoh ekonomi kerakyatan yang lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1894.
Ia dikenal sebagai pendiri Bank Negara Indonesia (BNI), bank milik negara pertama yang berfungsi sebagai bank sirkulasi dan berperan dalam penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI). BNI kemudian menjadi bank sentral Indonesia secara de facto hingga berdirinya Bank Indonesia pada 1953.
Selain itu, ia juga berperan penting dalam diplomasi ekonomi, salah satunya sebagai anggota delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).
5. KH M. Yusuf Hasyim
Lettu KH M. Yusuf Hasyim, atau yang akrab dikenal sebagai Pak Ud, merupakan tokoh perjuangan yang lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 3 Agustus 1929.
Pada 1945, Pak Ud bergabung dengan Laskar Hizbullah, organisasi semimiliter yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 1944 untuk melatih para santri dalam bidang kemiliteran dan mempertahankan agama. Perannya dalam Laskar Hizbullah semakin penting selama Pertempuran 10 November 1945, ketika ia menjabat sebagai komandan kompi.
Ia kemudian memperoleh pangkat Letnan Satu setelah Laskar Hizbullah dilebur ke dalam TNI pada 1947. Sejak saat itu, perannya di dunia militer semakin penting, salah satunya adalah ketika ia menjadi komandan tempur dalam peristiwa PKI di Madiun.
6. Ali Sastroamidjojo
Ali Sastroamidjojo merupakan tokoh diplomasi dan pemerintahan yang lahir di Magelang pada 21 Mei 1903.
Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang menggagas dan mengupayakan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Konferensi tersebut berdampak pada perjuangan kemerdekaan sejumlah negara di Asia dan Afrika. Bahkan, konferensi itu menjadi salah satu fondasi penting bagi Gerakan Nonblok yang terbentuk pada 1961.
Selain itu, Ali memiliki rekam jejak panjang dalam bidang diplomasi. Ia pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 1950 hingga 1955, serta sebagai wakil tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1957 hingga 1960.
Ali juga pernah menjabat sebagai perdana menteri sebanyak dua kali. Beberapa program penting selama masa pemerintahannya antara lain menormalisasi hubungan Indonesia dengan Belanda, mengupayakan pembebasan Irian Barat, dan menolak pembayaran utang warisan pemerintahan kolonial Belanda.
7. Sultan Ibrahim Chaliluddin
Sultan Ibrahim Chaliluddin merupakan pemimpin Kesultanan Paser yang lahir pada 1858 dan dikenal sebagai sosok yang menentang kolonialisme Belanda di Kalimantan Timur.
Selama memimpin Kesultanan Paser pada 1900 hingga 1906, ia mengorbankan seluruh kekayaan pribadinya selama tiga tahun untuk membayarkan pajak rakyat. Langkah tersebut dilakukan demi melindungi masyarakat dari kerja rodi dan penindasan Belanda.
Setelah turun takhta, ia ditunjuk sebagai Ketua Presidium Sarekat Islam di daerah Paser dan menjadi penggerak di balik layar Perlawanan Paser pada 1915 hingga 1916. Dalam perlawanan tersebut, ia berhasil mengonsolidasikan kekuatan faksi Muslim Paser dan faksi Dayak untuk menghadapi tentara Belanda.
Besarnya skala perlawanan tersebut memaksa pemerintah kolonial Belanda mendatangkan bala bantuan militer berupa pasukan infanteri dari Banjarmasin, serta satu kompi infanteri tambahan dari Pulau Jawa, untuk meredam pertempuran.
8. Kiai Muslim Muhammad Khalifah
Kiai Muslim Muhammad Khalifah, atau yang dikenal sebagai Kiai Modjo, merupakan ulama yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 1779.
Ia memiliki peran penting dalam Perang Jawa yang berlangsung pada 1825–1830 dengan mengorganisasi pembentukan sejumlah korps prajurit keagamaan, seperti Pasukan Bulkiya, Suryagama, dan Suranatan. Selain itu, ia dipercaya sebagai juru bicara sekaligus diplomat utama yang memegang peranan penting dalam berbagai perundingan dengan pihak kolonial Belanda, seperti perundingan di Klaten dan Joholanang pada Agustus 1827.
Namun, ia kemudian bersedia ditangkap demi menyelamatkan ratusan santri dan ulama pengikutnya dari pertumpahan darah dan diasingkan ke Minahasa.
Meski demikian, pengasingan tidak menghentikan kontribusinya. Di tanah Minahasa, ia menjadi pelopor pertanian sawah modern. Ia berhasil mengembangkan sekitar 227 hektare lahan persawahan produktif di sekitar Danau Tondano serta mengajarkan teknik bercocok tanam padi di sawah basah kepada masyarakat setempat.
9. Jenderal TNI (Purn) M. Yusuf
Jenderal TNI (Purn.) M. Yusuf merupakan tokoh militer dan nasionalis asal Sulawesi Selatan yang lahir pada 23 Juni 1928.
Ia dikenal karena peran sentralnya dalam menumpas gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dan pemberontakan Permesta. Ia kemudian menjabat sebagai Panglima Kodam XIV/Hasanuddin (1960–1964) dan Panglima Kodam V/Brawijaya (1964), dengan tanggung jawab menjaga stabilitas keamanan di Pulau Jawa menjelang peristiwa G30S pada 1965.
Sebagai Panglima KOTI (1966–1969) dan Panglima ABRI (1968–1973), ia berperan dalam mempersatukan militer dan menjaga ketertiban nasional setelah 1965. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan merangkap Panglima ABRI pada 1978–1983. Dalam jabatan tersebut, ia memperkuat konsep "ABRI Masuk Desa" untuk mendekatkan militer dengan masyarakat.
10. Marsekal (Purn.) R. Suryadi Suryadarma
Marsekal (Purn.) R. Suryadi Suryadarma berjasa sebagai pendiri dan Bapak Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Tidak hanya berperan dalam mengembangkan dunia dirgantara pada bidang kemiliteran, tetapi juga sebagai pelopor pada penerbangan komersial. Marsekal (Purn.) R. Suryadi Suryadarma menjadikan dirgantara sebagai bagian dari hidupnya sejak tahun 1945 hingga 1969. Ia meninggal tanggal 16 Agustus 1975 karena mengidap sakit komplikasi liver dan dimakamkan pada pemakaman Umum Karet Bivak Jakarta. Namanya diabadikan menjadi nama Lanud R. Soerjadi Soerjadharma di Kalijati Subang, Jawa Barat dan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma di Halim Perdanakusuma Jakarta.
11. KH. Abbas Abdul Jamil
KH Abbas Abdul Jamil adalah tokoh yang sejak usia muda belajar ilmu agama di Pesantren Tebuireng, Jombang, dengan para aktivis pergerakan nasional seperti KH. Hasyim Asyari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Abdul Chalim, dan kiai-kiai terkemuka lainnya hingga pergi ke Tanah Suci (Makkah). Setibanya di tanah air, KH. Abbas Abdul Jamil konsisten melakukan perlawanan terhadap Belanda melalui jaringan Tarekat yang ia pimpin, dimana sebagai Mursyid Tarekat Tijaniyah di Pesantren Buntet, Cirebon, ia secara konsisten mengajarkan kepada para santrinya untuk terus berjuang dan berjihad di jalan agama demi tercapainya bangsa Indonesia dan umat Islam yang terbebas dari kemungkaran, intimidasi, dan penjajahan.
Salah satu ajaran KH. Abbas Abdul Jamil adalah Cinta Tanah Air merupakan sebagian dari pada iman (Hubbul Wathan Minal Iman). Peristiwa 22 Oktober 1945 yang dijadikan sebagai hari santri nasional dan peristiwa 10 November 1945 adalah salah satu sumbangsih KH. Abbas Abdul Jamil. Sangat mahsyur tentang keberadaan dan andil dari KH. Abbbas Abdul Jamil dalam peristiwa tersebut. Perjuangan KH. Abbas Abdul Jamil juga dilakukan nyata dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sejak tahun 1929 hingga wafatnya. Ia konsisten mengajarkan nilai-nilai Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin (Islam ala Indonesia yang diajarkan oleh Walisanga), tentang toleransi, kasih sayang, dan kedamaian.
Selain itu, KH. Abbas Abdul Jamil adalah kiai yang membesarkan lembaga pendidikan Islam bernama Pesantren Buntet. Pesantren ini memiiliki kontribusi bagi model dakwah mensyiarkan Islam seluruh Indonesia, turut ikut serta membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Santrinya berasal dari berbagai penjuru di Indonesia.
12. Abdul Muthalib Sangadji
A.M. Sangadji adalah tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang aktif dalam berbagai bidang, mulai dari organisasi politik, pendidikan, hingga mengangkat senjata. Sejak tahun 1922 hingga 1948, ia berjuang melalui pidato-pidato yang membakar semangat rakyat, surat petisi, serta perlawanan bersenjata. Ia dijuluki "jago tua" karena semangat juangnya dan "tuan guru" karena perannya dalam pendidikan dan dakwah agama. Selain memperjuangkan kemerdekaan, A.M. Sangadji sangat peduli terhadap pendidikan, baik umum maupun agama. Ia mendirikan sekolah di Tenggarong, Samarinda, Rohmoni, dan Seram Bagian Barat, Maluku, dengan tujuan membebaskan rakyat dari keterbelakangan dan mengenalkan mereka kepada Tuhan.
Perjuangannya dimulai sejak masa sekolah di HIS. dan MULO, serta saat menjadi jaksa di Ambon dan Surabaya, di mana ia kerap menentang ketidakadilan penjajah. Ia beberapa kali dijebloskan dipenjara baik oleh tentara Jepang, Pemerintah Hindia Belanda maupun oleh tentara NICA, di dalam penjara tidak memadamkan semangat seorang Abdul Muthalib Sangdji yang tetap membara menyemangati para tahanan untuk memperoleh kemerdekaan. Perlawanan simboliknya ditunjukkan lewat pengibaran bendera Merah Putih. Hal ini menimbulkan kebencian dari pihak Belanda sehingga pada dini hari beliau diserang di kediamannya di Yogyakarta dengan tembakan peluru yang merengut nyawanya pada tanggal 19 Mei 1949. A.M. Sangadji gugur sebagai kusuma bangsa dan dimakamkan di Blunyah Gede, Yogyakarta.
Namanya diabadikan dalam monumen di Tenggarong serta beberapa nama jalan di Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur dan di tempat kelahirannya Provinsi Maluku. Kediamannya dijadikan asrama putra bagi mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur. Sebagai penghormatan, pemerintah menetapkan pendirian Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2025 pada 8 Mei 2025 di Jakarta.
13. Ali Sadikin
Ali Sadikin adalah figur prajurit, pemimpin, dan pejuang rakyat yang mengabdikan hidupnya bagi kemerdekaan, pembangunan, dan demokrasi Indonesia. Mulai dari garis depan pertempuran mempertahankan kemerdekaan, modernisasi TNI AL, hingga membantu diplomasi persenjataan internasional pada masa Operasi Trikora, ia menunjukkan dedikasi luar biasa terhadap bangsa.
Puncak pengabdiannya terlihat saat memimpin Jakarta sebagai gubernur. Ia menata dan membangun Ibukota menjadi metropolitan modern, mendorong perbaikan kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan yang mendapat pengakuan nasional dan internasional. Usai masa tugas formal, ia tetap konsisten memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan nilai-nilai konstitusi melalui berbagai gerakan moral. Ali Sadikin merupakan teladan kepemimpinan nasional yang konsisten berjuang untuk rakyat di segala masa dan bidang.
14. Franciscus Xaverius Seda
Frans Seda adalah tokoh nasional Indonesia yang berperan penting dalam berbagai bidang, dari perjuangan kemerdekaan, politik, diplomasi, ekonomi, hingga pendidikan. Tokoh kelahiran Flores, NTT ini sudah menunjukkan semangat perjuangan kebangsaan sejak muda. Ia menempuh pendidikan dasar di Ndao-Ende, lalu di Kolese Xaverius Muntilan dan Hollandsche Burgerschool (HBS) di Surabaya. Gelar sarjana ekonomi diraih dari Katolieke Economische Hogeschool, Tilburg, Belanda.
Pada masa perjuangan kemerdekaan, ia aktif sebagai anggota laskar Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi dan anggota Batalyon Paraja/Laskar Rakyat GRISK/TNI-Masyarakat. Ia ikut mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia Sunda Kecil dan menjadi penghubung dengan Markas Besar Biro Perjuangan Indonesia di Yogyakarta yang mengatur perjuangan di Flores dan Surabaya. Ia menjadi Ketua 20 Persatuan Pelajar Indonesia di Surabaya, anggota Panitia Pembubaran Negara Jawa Timur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Jawa Timur.
Semasa studi di Belanda, Frans Seda menjadi pendiri/pengurus Ikatan Mahasiswa Katolik Indonesia dan anggota Persatuan Pelajar Indonesia. Kemudian ia menjadi Wakil Ketua Umum Partai Katolik, lalu menjadi Ketua Umum Partai Katolik menggantikan IJ Kasimo. Di bawah Presiden Soekarno, ia menjadi Menteri Perkebunan kemudian Menteri Pertanian. Di bawah Presiden Soeharto ia menjadi Menteri Keuangan dan bersama tim teknokrat berhasil membangun fondasi perekonomian Indonesia dan keuangan negara dengan disiplin anggaran. Setelah itu ia menjadi Menteri Perhubungan, lalu mengabdi sebagai Duta Besar di Belgia, kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung.
Di luar jabatan politik, ia juga aktif dalam banyak bidang. Ia perintis/pendiri Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, serta turut mendirikan harian umum Kompas. Perjuangan Frans Seda melampaui batas-batas zaman. Ia dikenang sebagai negarawan sejati yang menjunjung tinggi integritas, nasionalisme, dan keberagaman Indonesia hingga akhir hayat.
15. Letkol. Moch. Sroedji
Selama perjuangan mempertahanankan kemerdekaan, Letkol. Moch. Sroedji adalah satu-satunya Komandan Brigade yang gugur dalam pertempuran atau killed in action. Begitu pendapat almarhum Dr. Saleh As’ad Djamhari, seorang peneliti dan penulis buku sejarah militer Indonesia ketika ditanya mengenai sosok Letkol. Moch. Sroedji yang sempat ditelitinya untuk melengkapi tulisan buku mengenai sejarah militer Indonesia di wilayah Jawa Timur yang belum sempat diterbitkannya.
Perjuangan Moch. Sroedji bermula pada peristiwa Pemberontakan PETA di Blitar tanggal 14 Februari 1945 hingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sebagai perwira lulusan PETA, Sroedji bersama para perwira lulusan PETA pernah mengikuti rapat akbar di alun-alun kota Jember pada tanggal 7 Juni 1944 ketika Soekarno datang ke Jember mengadakan perjumpaan massal dengan rakyat. Kepemimpinan Letkol. Moch. Sroedji juga diakui dan sangat disegani oleh pihak Belanda, sehingga pihak tentara Belanda menginginkan agar Moch. Sroedji ditangkap hidup. Hal ini berdasarkan kesaksian seorang veteran Sersan Mayor Burseh yang pernah menjadi prajurit Moch. Sroedji Brigade III Batalyon Sjafiudin.
Begitu pun menurut penuturan Letnan Jenderal TNI (Purn) Purbo S. Suwondo dalam sebuah wawancara dengan Irma Devita (cucu Letkol. Moch. Sroedji), dikatakan beliau pernah membaca dokumen Belanda yang menyatakan bahwa pasukan Sroedji sangat tangguh sehingga banyak serdadu Belanda yang gugur hingga membuat selebaran Top Wanted. Siapa saja yang bisa menangkap Sroedji maka ia berhak atas hadiah 10.000 gulden. Mengenai sayembara tersebut juga pernah diungkapkan oleh istri Moch. Sroedji, Ibu Roekmini kepada cucunya Irma Devita.
16. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan)
Dalam lembar sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura, nama Tengku Muhammad Ali tercatat sebagai salah satu figur yang menampilkan keteguhan sikap seorang panglima perang di tengah gempuran kolonialisme Belanda. Sebagai Panglima Perang Kerajaan Siak, beliau memimpin pasukannya dengan keberanian yang tidak surut, menghadapi kekuatan militer Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang pada masa itu merupakan salah satu kekuatan dagang-militer terbesar di kawasan Nusantara. Perlawanan gigih tersebut mencapai puncaknya dalam Perang Guntung I yang berlangsung antara tahun 1752 hingga 1759, sebuah babak yang menegaskan bahwa semangat kedaulatan Siak tidak dapat dipatahkan hanya dengan superioritas persenjataan asing. Dalam penyerbuan terhadap loji Belanda pada peristiwa tersebut, Tengku Muhammad Ali beserta pasukannya berhasil melumpuhkan hampir seluruh kekuatan Belanda yang bertahan di dalamnya. Kemenangan ini tidak semata dimaknai sebagai keberhasilan taktis di medan laga, melainkan juga sebagai penegasan sikap politik Kerajaan Siak yang menolak tunduk pada dominasi asing. Belanda diusir, dan sebagian pasukan yang menyerah ditawan sebagai bagian dari kedaulatan hukum kerajaan atas wilayahnya sendiri.
Namun sejarah tidak selalu berpihak pada kemenangan yang berulang. Pada tahun 1761, pecah kembali pertempuran terbuka yang dikenal sebagai Perang Guntung II. Belanda kembali menanggung kerugian yang tidak sedikit, namun kali ini Siak justru mengalami kekalahan. Bukan karena kelemahan strategi maupun surutnya keberanian Tengku Muhammad Ali, melainkan karena sebuah dilema batin yang jauh lebih berat daripada medan perang itu sendiri. Pasukan Belanda pada masa itu dipimpin langsung oleh ayahandanya sendiri, Raja Alam, yang berada di bawah tekanan ancaman pembuangan ke Sailan (Sri Lanka) apabila menolak memimpin pasukan lawan. Politik adu domba (devide et impera) yang menjadi ciri khas kolonial Belanda pun berhasil menempatkan Tengku Muhammad Ali pada posisi yang paling menyayat: mempertahankan kedaulatan negerinya berarti harus berhadapan dengan darah dagingnya sendiri. Di sinilah letak kebesaran jiwa seorang Tengku Muhammad Ali yang sesungguhnya.
Sikap heroiknya tidak hanya terlihat di medan pertempuran, tetapi justru tampak paling terang ketika ia menjadi pihak yang paling keras menentang kepulangan ayahandanya ke Siak selama Raja Alam masih berpihak kepada Belanda. Sikap tersebut terekam dengan jelas dalam Hikayat Siak, sebuah sumber historiografi lokal yang mengabadikan pernyataannya: "Jikalau ayahanda hendak beranak, masakan iya membawa Olanda, jikalau ayahanda itu datang dengan Olanda, seboleh-boleh kita lawanlah." Ungkapan ini, jika direnungkan secara saksama, bukanlah semata pernyataan seorang prajurit yang menolak berdamai, melainkan cerminan pergulatan batin seorang anak yang tetap menaruh hormat kepada ayahandanya, sekaligus seorang pemimpin yang menempatkan kepentingan tanah airnya di atas ikatan darah. Ia menegaskan bahwa kasih sayang seorang ayah semestinya tidak datang berbalut kepentingan penjajah; dan bila kedatangan sang ayah justru membawa serta kekuatan yang menindas negerinya, maka perlawanan tetap harus ditegakkan tanpa kompromi.
Kisah Tengku Muhammad Ali dengan demikian bukan sekadar catatan tentang taktik perang atau kronologi pertempuran melawan VOC, melainkan sebuah renungan mendalam tentang harga yang harus dibayar oleh para pemimpin bangsa dalam mempertahankan marwah dan kedaulatan negerinya, bahkan ketika harga itu berarti harus berhadapan dengan orang yang paling dicintainya (ayah sendiri). Warisan keteguhan sikap inilah yang sepatutnya terus dikenang oleh generasi penerus Kerajaan Siak, sebagai teladan bahwa kecintaan pada tanah air kerap kali menuntut pengorbanan yang jauh melampaui nyawa semata.
17. KH. Wasyid
Perjuangan Ki Wasid menggerakan perlawanan terhadap pemerintah Belanda sudah dimulai sejak tahun 1886 dengan menggelorakan semangat perang sabil di tengah-tengah masyarakat. Ki Wasid sudah membangun kekuatan melalui hubungan-hubungan personal yang memiliki semangat yang sama dan kharlismatik. Tokoh-tokoh seperti Haji Marzuki, Haji Tb.Ismail, Haji Iskak, dan lain-lain adalah tokoh-tokoh yang menerima ajakan Ki wasid. Ki Wasid dan tokoh-tokoh lainnya berharap rencana ini bisa meluas di berbagai wilayah Banten. Ki Wasid bersama Haji Marjuki dan Haji Tb. Ismail banyak melakukan lawatan ke berbagai daerah di Banten bahkan ke luar Banten: Batavia, Bandeng, dan Lampung. Ki Wasid berharap mendapat dukungan dari kolega-kolega mereka di luar Banten. Ki Wasid banyak mengadakan pertemuan untuk membicarakan berbagai rencana dan mematangkan strategi perjuangan di sepanjang tahun 1887. Untuk mengelabui pemerintah Belanda, pertemuan-pertemuan mereka menggunakan momen hajat-hajat, kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan tarekat seperti zikir akbar dan haul Syekh Abdul Kadir.
Setelah memasuki tahun 1888 Ki Wasid semakin mengintesifkan pertemuan-pertemuan seiring dengan kecurigaan pemerintah juga semakin menguat. Dalam pertemuan-pertemuan mereka sepanjang bulan-bulan di tahun 1888 Ki Wasid mulai merumuskan langkah-langka strategis dan mempersiapkan kebutuhan logistik dan persenjataan. Dalam pertemuan-pertemuan itu atas saran Haji Marzuki pemberontakan dilakukan di bulan September 1888. Untuk kebutuhan persenjataan mereka sebagian besar selundupkan dari Lampung dan Batavia. Ki Wasid Menyadari rencana mereka sudah tercium pemerintah. Ia pun memutuskan untuk mempercepat rencana pemberontakan di bulan September 1888 menjadi bulan Juli tepat di hari Idul Fitri untuk mengelabui pemerintah. Dalam pertemuan di Beji, sebagian besar tokoh sepakat dengan usul Ki Wasid, kecuali Haji Marjuki dan beberapa tokoh dari Serang yang masih keberatan atas percepatan ini. Sebelum tiba waktunya, Haji Marjuki bertolak ke Makkah tapi ia memberikan berkat kepada mereka yang ikut dalam gerakan ini. Kekuatan mereka dibagi dua, satu bagian di pusatkan di Cilegon dan bagian lainnya dipusatkan di Serang.
Pada 9 Juli 1888 dini hari, laskar Ki Wasid sudah mulai bergerak dari masing-masing kampung menyisir masing-masing kewedanaan. Kantor-kantor kewedanaan mereka lumpuhkan. Di pagi hari kekuatan Ki Wasid sudah tiba di Cilegon. Pagi itu Cilegon dikepung dan kekacauan pun terjadi sampai menjelang siang. Sasaran mereka terpenting adalah pejabat Eropa dan pribumi, pemusnahan arsip-arsip pemerintahan. Berita kekacauan pun segera diterima pejabat keresidenan Banten di Serang dan pemerintah pusat di Batavia. Bantuan segera di datangkan dari Batavia dan Serang ke Cilegon. Pertempuran tak berimbang sempat terjadi di Troyomerto. Laskar Ki Wasid pun terdesak dan akhirnya membubarkan diri. Sejak 10 Juli 1888, militer yang didatangkan dari Batavia berhasil menguasai Cilegon kembali dan pengejaran pun dilakukan. Mereka menyisir desa-desa yang dicurigai jadi tempat persembunyian Ki Wasid dan laskarnya. Sebagian anggota laskar Ki Wasid tertangkap dalam pengejaran ini dan tidak sedikit pula yang gugur. Ki Wasid bersama kelompoknya mundur ke wilayah Ujung Kulon. Pada 31 Juli 1888, keberadaannya di Cisiih diketahui militer Belanda dan dilakukan pengepungan. Pertarungan terjadi, Ki Wasid gugur di dalam perlawanan ini.
18. Mayjen TNI Soengkono
Perjalanan perjuangan Soengkono dalam membela dan mempertahankan kedaulatan bangsa terbentang dari masa prakemerdekaan hingga pascarevolusi. Jauh sebelum Indonesia merdeka, ia telah menunjukkan keberanian menentang ketidakadilan kolonial melalui keterlibatannya dalam aksi mogok buruh kemaritiman tahun 1933. Ketika kemerdekaan diproklamasikan, Soengkono segera mengambil peran strategis sebagai Komandan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Surabaya pada September 1945 untuk menyatukan berbagai elemen bersenjata.
Puncaknya, ia menjadi pemimpin utama yang mengoordinasikan seluruh kekuatan pertahanan rakyat Surabaya dalam menghadapi pertempuran 10 November 1945 melalui pembagian sektor, penyatuan komando, dan penguatan moral pejuang. Memasuki masa Revolusi Fisik, peran kepemimpinannya meluas ke tingkat regional ketika ia diangkat sebagai Gubernur Militer Jawa Timur dan Panglima Divisi I Brawijaya pada akhir tahun 1948.
Di tengah situasi yang penuh gejolak, Soengkono tidak hanya mengoordinasikan pertahanan gerilya menghadapi Agresi Militer Belanda I dan II yang diakhiri dengan penyerahan resmi Kota Surabaya pada Desember 1949, tetapi juga menjaga stabilitas internal negara dalam mengatasi krisis Madiun 1948. Setelah pengakuan kedaulatan, ia turut mengawal proses integrasi nasional Jawa Timur dan Madura ke dalam NKRI serta melanjutkan pengabdiannya dalam pembangunan institusi TNI Angkatan Darat hingga masa pensiunnya pada tahun 1968.
19. Mohamad Roem
Mohamad Roem adalah seorang tokoh pergerakan nasional dan diplomat ulung Indonesia yang memulai langkah politiknya sebagai aktivis Jong Islamieten Bond dan Sarekat Islam, serta salah satu pendiri Partai Masyumi pada 1945. Berbekal latar belakang pendidikan hukum dari Rechtshoogeschool te Batavia, ia menjadi ujung tombak diplomasi Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, termasuk berperan dalam Perjanjian Linggarjati, memimpin delegasi pada Perjanjian Renville, dan sukses mengantarkan Perjanjian Roem-Roijen (1949) yang memicu kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta serta jalan menuju Konferensi Meja Bundar.
Selain kiprah diplomatiknya, Moh. Roem juga aktif mengabdi di berbagai jabatan strategis pemerintahan, di antaranya sebagai Menteri Dalam Negeri di beberapa kabinet (Sjahrir III, Amir Sjarifuddin, dan Wilopo), Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Natsir, serta Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II. (V-02)
