Jakarta (Visualnews) — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui pangkas regulasi dan digitalisasi layanan publik.
Salah satu langkah strategis yang didorong adalah percepatan eksekusi Single National Identity Card (Kartu Identitas Tunggal Nasional) demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Prabowo menilai, meskipun pembangunan nasional sudah berada di jalur yang benar, evaluasi mendalam terhadap efektivitas dan efisiensi birokrasi tetap harus dilakukan.
"Kita yakin berada di arah yang benar, tapi kita juga waspada. Kita koreksi diri, kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang. Regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak," ujar Prabowo.
Untuk mengatasi tumpang-tindih aturan dan birokrasi yang berbelit, pemerintah kini tengah mempercepat transisi menuju digitalisasi layanan melalui inisiatif GovTech serta berbagai program transformasi digital pendukung lainnya.
Melalui Single National Identity Card, pemerintah mengintegrasikan berbagai data kependudukan dan layanan publik ke dalam satu identitas tunggal. Langkah ini diharapkan mampu menghapus ego sektoral antar-lembaga, meningkatkan efisiensi, serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan negara.
"Saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan. Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan dengan GovTech dan program-program lainnya. Saya berharap nanti single national identity card bisa dieksekusi dan diimplementasikan dengan sebaik-baiknya," tegas Presiden.
Di samping reformasi birokrasi, Presiden Prabowo juga menyoroti keunggulan sistem perlindungan sosial (perlinsos) Indonesia saat ini yang dinilainya sebagai salah satu yang terkuat di dunia.
Menurutnya, capaian positif tersebut merupakan hasil dari proses panjang dan estafet kepemimpinan nasional dari para presiden terdahulu, mulai dari Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.
"Saya selalu mengakui ini adalah long march bersama... semua hasil dari kerja keras pemerintah-pemerintah terdahulu. Tugas kita sekarang adalah melanjutkan, membangun, dan memperbaiki fondasi yang telah ada," pungkas Prabowo. (V-02)
