Jakarta (Visualnews) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) selangkah lagi bakal menerapkan Sistem Manajemen Talenta sebagai fondasi utama pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kepastian ini didapat usai paparan kesiapan Pemprov NTB mendapat apresiasi tinggi dari jajaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Kamis (6/8).
Pemaparan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, yang didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Tim Manajemen Talenta BKD Provinsi NTB.
Sesi ekspose ini diterima langsung oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN RI, Dr. Herman, M.Si., yang mewakili Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., bersama jajaran pimpinan BKN RI serta Kepala Kantor Regional X BKN (Wilayah Bali Nusra). Kehadiran jajaran lengkap BKN RI tersebut dilakukan untuk memvalidasi dan mengonfirmasi secara menyeluruh kesiapan Pemprov NTB.
Dalam paparan berdurasi sekitar 90 menit itu, Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus diawali dari pembenahan sistem pengelolaan SDM aparatur.
Menurutnya, masa depan karier ASN tidak boleh lagi bergantung pada pola-pola lama atau sekadar kontestasi sesaat.
"Ke depan, karier aparatur harus dipandu oleh Manajemen Talenta ASN berbasis kinerja dan potensi. Sistem ini adil bagi ASN dan menguntungkan bagi organisasi," tegas Miq Iqbal.
Ia menjelaskan, dengan jumlah kelolaan mencapai 27.850 ASN, Pemprov NTB membutuhkan sistem berbasis data (data-driven) yang objektif, modern, dan profesional.
Langkah ini juga sejalan dengan Misi Ketujuh dari visi "Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia", yaitu percepatan transformasi birokrasi.
Selain itu, kesiapan ASN dinilai menjadi pilar utama untuk menyokong Triple Agenda Pembangunan Daerah: pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia.
Dalam forum tersebut, Pemprov NTB memaparkan instrumen pengelolaan talenta secara komprehensif. Mulai dari pemetaan posisi strategis, talent mapping, penyusunan rencana suksesi (succession planning), pengembangan kompetensi lewat Individual Development Plan (IDP), strategi retensi talenta, hingga simulasi pengisian jabatan menggunakan aplikasi SIMATA BKN.
Merespons paparan tersebut, Deputi Bidang Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN RI, Dr. Herman, M.Si., mengapresiasi kesiapan Pemprov NTB yang dinilainya sangat matang.
"Kesiapan Pemerintah Provinsi NTB sangat baik dan sudah siap. Selanjutnya akan kami dalami sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama rekomendasi Kepala BKN RI dapat segera keluar," ujar Herman.
Rekomendasi resmi dari BKN RI nantinya akan menjadi tonggak baru reformasi birokrasi di NTB. Setelah sistem ini disahkan, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tidak lagi melulu mengandalkan seleksi terbuka (open bidding) melalui Tim Seleksi.
Sebagai gantinya, penempatan pejabat akan mengacu pada talent pool yang tersusun berdasarkan rekam jejak, kompetensi, potensi, dan kualifikasi kinerja.
Melalui mekanisme ini, setiap ASN NTB dipastikan memiliki kesempatan karier yang setara dan transparan, sementara Pemprov NTB dapat mengisi kekosongan jabatan secara lebih cepat dan akurat. (V-02)
