Mataram (Visualnews) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya mengurai berbagai persoalan daerah, mulai dari keterbatasan anggaran, pembenahan tata kelola pemerintahan, hingga penanganan infrastruktur.
Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (22/7).
Pria yang akrab disapa Miq Iqbal ini menyampaikan bahwa meski NTB berada dalam tekanan fiskal yang terbatas, pertumbuhan ekonomi daerah sejauh ini masih mampu mencatatkan tren positif di angka 3,22 persen.
“NTB saat ini tengah dalam kondisi fiskal yang terbatas, di samping tantangan infrastruktur jalan, ekonomi, serta penuntasan kemiskinan,” ujar Miq Iqbal.
Merespons persoalan infrastruktur yang kerap dikeluhkan warga, Pemprov NTB mengambil langkah taktis. Sebanyak 80 personel Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur diterjunkan langsung untuk menyisir dan memperbaiki sekitar 20 titik jalan rusak di wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa.
“Dari hasil temuan TRC, kami mengalokasikan anggaran darurat sebesar Rp3 miliar untuk pemeliharaan rutin ruas jalan provinsi selama enam bulan ke depan,” tegasnya.
Terkait angka kemiskinan, Miq Iqbal menegaskan bahwa intervensi pemerintah tidak bisa lagi sebatas formalitas, melainkan harus menyentuh akar masalah berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan.
Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, S.Sos., M.Si., menekankan pentingnya penguatan konektivitas di NTB.
Menurutnya, Lombok bukan sekadar wilayah administrasi, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata unggulan nasional yang membutuhkan dukungan infrastruktur dan transportasi andal.
“Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan adalah kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB,” kata Lasarus.
Ia juga mengingatkan momentum besar yang akan dihadapi NTB sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 mendatang bersama NTT dan DKI Jakarta.
Perhelatan skala nasional ini menuntut kesiapan sarana, prasarana, serta aksesibilitas yang mumpuni demi kelancaran mobilitas kontingen dan wisatawan olahraga (sport tourism).
“Sebelum tiba di Pendopo, Tim Kunker Komisi V DPR RI sudah meninjau langsung kondisi Gelanggang Olah Raga (GOR) Turida dan Gedung DPRD NTB untuk memastikan kesiapan sarana pendukung di daerah ini,” pungkas Lasarus. (V-02)
