Selong (Visualnews) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi meluncurkan program intervensi serentak Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB (PP3S).
Acara yang dirangkaikan dengan Pasar Rakyat ini dipusatkan di Kantor Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (2/7/2026).
Peluncuran dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Wakil Bupati Lombok Timur Mohammad Edwin Hadiwijaya, Ketua TP PKK Provinsi NTB Sinta M. Iqbal, serta jajaran perangkat daerah, kader Posyandu, dan pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah desa, tenaga kesehatan, hingga keluarga sebagai garda terdepan dalam mencetak generasi bebas stunting.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri (Wagub Dinda), menyoroti tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Lombok Timur. Dengan jumlah penduduk yang menembus angka satu juta jiwa, masalah kemiskinan dan stunting memerlukan perhatian yang jauh lebih serius.
Namun, Wagub Dinda menegaskan bahwa kunci keberhasilan program ini ada di tangan masyarakat sendiri.
"Kita hadir hari ini bukan sekadar meluncurkan sebuah program, tetapi untuk membangun kepedulian bersama. Penurunan stunting tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama," ujar Wagub Dinda.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya langkah preventif yang mencakup edukasi kesehatan reproduksi sebelum pernikahan, kesiapan mental dan fisik calon orang tua, pemenuhan status gizi bagi calon ibu, dan penguatan pola pengasuhan anak di rumah.
Selain itu, Pemprov NTB juga mendorong optimalisasi potensi ekonomi lokal. Wagub Dinda meminta pemerintah desa memanfaatkan komoditas unggulan seperti nanas untuk diolah menjadi produk bernilai tambah guna mendongkrak kesejahteraan warga.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, memaparkan bahwa berdasarkan pengalaman di lapangan, pemicu stunting tidak melulu soal masalah kesehatan dasar.
"Kami menemukan persoalan pola asuh, kebiasaan konsumsi makanan instan, sanitasi, hingga pola pengasuhan keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan," ungkap Sinta.
Sebagai langkah konkret, TP PKK NTB telah menginisiasi beberapa program, di antaranya melalui pendampingan keluarga berisiko yang melibatkan kader PKK, Nakes, dan pemerintah desa untuk mengawal keluarga rentan.
Ruang edukasi Ibu, mengaktifkan kembali forum pertemuan rutin ibu-ibu dan kader Posyandu untuk saling berbagi tips pengasuhan.
Keterlibatan Ayah, dengan mengampanyekan peran aktif ayah dalam pengasuhan serta mewujudkan rumah bebas asap rokok.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur, Mohammad Edwin Hadiwijaya, menyatakan bahwa fondasi utama dari intervensi yang efektif adalah data yang valid dan terintegrasi.
"Langkah pertama yang harus kita kawal bersama adalah data yang akurat. Dengan data yang benar, intervensi kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita dapat dilakukan secara tepat sasaran," jelas Edwin.
Berkat komitmennya, Lombok Timur kini terpilih menjadi salah satu dari lima kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat pendampingan khusus dari Kemendagri dan Kemenkes dalam penguatan sistem data stunting.
Tak hanya soal data, Lombok Timur juga bergerak cepat dalam aksi nyata di lapangan. Saat ini, telah tersedia 263 dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya menyuplai gizi seimbang bagi anak-anak, tetapi juga sukses membuka ribuan lapangan kerja baru bagi warga lokal.
Kepala Desa Lendang Nangka Utara, Lalu Wiranata, menyambut baik dipilihnya desa mereka sebagai pusat peluncuran program. Memiliki 15 pekadusan dengan penduduk lebih dari 11 ribu jiwa, desa ini memang masih berjuang melawan angka kemiskinan (sekitar 1.200 KK miskin).
Namun, lewat intervensi yang terintegrasi, desa pertanian nanas ini mulai berbenah. Melalui program Desa Berdaya, sebanyak 200 KK miskin telah menerima manfaat langsung.
Kemudian fasilitas air bersih didukung oleh Program PAMSIMAS. Peningkatan infrastruktur, dalam waktu dekat, desa akan menerima kucuran anggaran Rp500 juta untuk pembangunan rumah layak huni dan fasilitas pendukung.
Melalui peluncuran PP3S ini, sinergi antara Pemprov NTB, Pemkab Lombok Timur, dan pemerintah desa diharapkan dapat membangun fondasi yang kuat demi mewujudkan generasi NTB yang sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. (V-02)
