Mataram (Visualnews) — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (Wagub NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, memberikan apresiasi tinggi atas capaian Sensus Ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB.
Hingga pertengahan Agustus 2026, progres pendataan lapangan telah menyentuh angka 94 persen, sebuah capaian yang dinilai mencerminkan kerja keras dan komitmen BPS dalam menyediakan fondasi data yang solid bagi pembangunan daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan Wagub saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor BPS Provinsi NTB di Mataram, Selasa (11/8/2026).
Kunjungan ini sekaligus menunaikan janji Wagub untuk menyapa langsung jajaran BPS NTB. “Alhamdulillah, sensus sudah 94 persen,” tutur Wagub di sela-sela pertemuannya.
Menurut Wagub, rampungnya pendataan Sensus Ekonomi bukan sebatas pemenuhan target angka statistik, melainkan langkah krusial dalam membangun basis data ekonomi yang presisi.
Pemprov NTB membutuhkan rincian data tersebut untuk memetakan struktur ekonomi, memantau dinamika aktivitas bisnis masyarakat, hingga merumuskan kebijakan publik yang benar-benar tepat sasaran.
Sinyal positif tersebut disambut hangat oleh Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh Pemprov NTB terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi di seluruh penjuru NTB.
Wahyudin memastikan pihaknya terus memacu sisa 6 persen target pendataan agar dapat tuntas tepat waktu tanpa mengesampingkan kualifikasi, kualitas, dan akurasi data di lapangan.
Pertemuan ini pun memantapkan sinergi kedua instansi, khususnya dalam hal penyediaan, pemanfaatan, serta pemutakhiran data strategis guna menopang tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan terukur (data-driven governance).
Tidak hanya membahas Sensus Ekonomi, agenda silaturahmi tersebut juga dimanfaatkan untuk mematangkan rencana kunjungan kerja Wagub ke Pulau Sumbawa pada akhir Agustus 2026 mendatang.
Salah satu agenda prioritas dalam kunker tersebut adalah menggelar operasi pasar murah demi menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Dalam eksekusinya, Pemprov NTB akan menjadikan indikator harga dan data inflasi rilis BPS sebagai acuan utama. Peta data ini menentukan wilayah mana saja yang membutuhkan intervensi mendesak serta komoditas apa saja yang perlu disubsidi.
Dengan pendekatan berbasis data riil BPS, intervensi pemerintah daerah diharapkan tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi langkah responsif yang membawa dampak langsung dan nyata bagi perekonomian masyarakat NTB. (V-02)
