“Kan menurut kementerian PUPR baru di normalisasi 16 km dari 33 km, nah sisanya itu kita bertahap akan bebasin. Rencana (tahun ini) ada 118 bidang di 4 kelurahan. Yang jelas ada 4 kelurahan, 118 bidang yang mau dibebaskan,” ucap Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf, kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/1/2020).
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta belum hafal berapa luas lahan yang akan dibebaskan. Namun, 4 kelurahan itu yakni Tanjung Barat, Pejaten Timur, Cililitan dan Balekambang.
“Kelurahan Tanjung Barat, Pejaten Timur, Cililitan, sama Balekambang,” ujar Juaini.
Lebih lanjut, dia enggan berdebat soal naturalisasi dan normalisasi seperti yang disebarkan oleh pimpinannya. Baginya, tujuannya sama, yaitu melebarkan sungai.
“Tujuannya sama untuk memperlebar sungai, dan untuk lebih banyak menampung debit air. Namanya sungai dulu-dulu kan 20-40 meter, sekarang paling tinggi 10-15 meter daya tampung jadi kurang. Makanya itu perlunya dinormalisasi, naturalisasi,” ucap Juaini.
Dia menjelaskan, usai tanah dibebaskan, proyek normalisasi akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Pemprov DKI hanya bertanggung jawab membebaskan lahan.
“Kita, DKI cuma sebatas lahannya doang. Masalah nanti teknisnya seperti apa kan Kementerian. Anggaran (pembebasan lahan di Dinas SDA) kita sekitar Rp 600 miliar tadi,” ucap Juaini.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Anies Baswedan meninjau banjir di kawasan Ibu Kota Jakarta. Setelah meninjau banjir, mengatakan normalisasi sepanjang Kali Ciliwung yang ditangani hanya 16 km dari 33 km. Maka yang belum dinormalisasi terlihat genangan air.
“Namun mohon maaf Bapak Gubernur selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang,” kata Basuki di lapangan Monas, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (1/1).
