Mataram (Visualnews)–Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi menancapkan gas untuk menyusun arsitektur keuangan daerah tahun depan.
Langkah ini ditandai dengan penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Provinsi NTB dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Tambora, Selasa (14/7/2026).
Dokumen krusial tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP. (Umi Dinda), yang mewakili Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal.
Melalui rancangan ini, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk melakukan akselerasi pada berbagai program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam nota pengantarnya, Umi Dinda memproyeksikan kapasitas fiskal daerah pada tahun 2027 akan semakin kuat.
Kondisi ini memberikan ruang intervensi yang lebih longgar bagi pemerintah untuk mengeksekusi program-program strategis. Meski demikian, prinsip kehati-hatian (prudence) tetap menjadi panglima.
"Meskipun ruang fiskal diproyeksikan semakin baik, penyusunan APBD tetap diarahkan pada pemenuhan belanja wajib, belanja yang telah ditentukan penggunaannya (earmarked), serta berbagai program prioritas pembangunan," tegas Umi Dinda di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Ia menambahkan, pengelolaan anggaran akan tetap mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik.
Umi Dinda juga mengapresiasi masyarakat NTB yang terus menjaga stabilitas daerah sebagai modal utama menarik kepercayaan pemerintah pusat.
Sinergi antara pusat dan daerah menjadi salah satu kunci sukses pembangunan NTB. Salah satu tonggak sejarah yang disoroti adalah peresmian Bendungan Meninting oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Bendungan ini melengkapi lima bendungan strategis nasional yang ada di Bumi Gora. "Peresmian Bendungan Meninting semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan air dan energi nasional," lanjutnya.
Selain sektor fisik dan ketahanan pangan, sektor pariwisata tetap menjadi lokomotif utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Keberhasilan menyelenggarakan event skala besar seperti Pocari Sweat Run Lombok 2026 terbukti memberikan multiplier effect nyata bagi sektor perhotelan, transportasi, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Ke depan, momentum positif ini akan terus dijaga melalui serangkaian agenda besar, antara lain penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB, dan persiapan matang menyambut PON XXII Tahun 2028.
Untuk memastikan arah pembangunan tetap koridor yang tepat, Pemprov NTB mengusung tema besar untuk APBD 2027, yaitu "Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Energi, Penyiapan Ekosistem Industri Agromaritim, serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan".
Rancangan KUA-PPAS 2027 ini mencakup tiga komponen utama postur anggaran, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen inilah yang akan digodok bersama DPRD NTB.
Pemprov NTB berharap proses pembahasan bersama legislatif dapat berjalan konstruktif dan rampung tepat waktu.
Dengan sinergi yang kuat, APBD 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi angka-angka di atas kertas, melainkan instrumen ampuh yang mampu mengentaskan kemiskinan dan menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. (V-02)
