Mataram (Visualnews)–Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp247.198 atau 9,245 persen dibandingkan UMP 2026 yang berada di level Rp2.673.861.
Kenaikan ini diharapkan mampu memperkuat daya beli sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha serta peluang kerja di daerah.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026 dan akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa penetapan besaran upah ini telah melalui mekanisme resmi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang memperhitungkan kondisi ekonomi serta indeks tertentu.
Menurut Ahsanul, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menekankan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berbicara soal penyesuaian angka tahunan, melainkan upaya memastikan pekerja memperoleh penghidupan yang lebih layak selaras dengan kemampuan pelaku usaha untuk terus tumbuh dan mempertahankan lapangan pekerjaan.
“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka,” ujar Ahsanul di Mataram.
Dalam proses perumusannya, pemerintah daerah juga mencermati aspirasi kalangan pekerja yang mengharapkan kenaikan upah lebih tinggi.
Masukan tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting sehingga kenaikan sebesar 9,245 persen dinilai sebagai titik temu yang berupaya mengakomodasi harapan pekerja dengan tetap berpijak pada koridor peraturan perundang-undangan.
“Aspirasi pekerja merupakan hal penting yang harus didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan pengupahan harus memberikan perlindungan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” tambahnya.
Seiring dengan penyesuaian upah tersebut, Pemprov NTB menilai peningkatan kesejahteraan pekerja perlu berjalan beriringan dengan penguatan produktivitas, kompetensi, serta kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif agar dunia usaha mampu berkembang dan membuka lebih banyak kesempatan kerja.
Melalui kebijakan ini, Gubernur berharap terbangun hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan sehingga kemajuan ekonomi daerah sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (V-02)