Sumber: NTBSatu.com
Mataram (Visualnews) – Krisis air bersih yang melanda Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, NTB, memicu lonjakan harga kebutuhan pokok. Warga serta pelaku usaha kini harus merogoh kocek jauh lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Hal ini akibat melambungnya harga air mineral kemasan di wilayah pulau tersebut. Seorang warga bernama Zulpikar Iman juga mengeluhkan kondisi penyesuaian harga tersebut. “Harga air Rp60 ribu per dus. Mau tidak mau harus mau,” ujarnya kepada NTBSatu pada Selasa, 8 September 2026.
Lonjakan Harga dan Dampak Krisis
Zulpikar juga membeberkan lonjakan harga itu terjadi secara langsung di pulau wisata tersebut. Hal ini akibat terbatasnya akses air minum baku.
“Iya, kondisi lagi krisis air di Gili Trawangan,” ujarnya.
Harga air mineral kemasan satu dus di kawasan pulau tersebut tercatat menyentuh angka Rp60.000. Nilai ini melonjak hingga tiga kali lipat dari harga normal air mineral kemasan di kawasan darat Lombok yang rata-rata berkisar antara Rp 18.000 hingga Rp 20.000 per dus.
Permasalahan distribusi air bersih di Gili Trawangan terus membayangi aktivitas harian warga lokal dan operasional industri pariwisata. Keterbatasan pasokan air bersih memaksa ketergantungan penuh masyarakat pada pengiriman air kemasan dari daratan Lombok yang memakan biaya rantai pasok cukup tinggi.
Kondisi krisis air bersih yang berkepanjangan berpotensi menurunkan daya saing pariwisata Gili Trawangan di mata wisatawan domestik maupun mancanegara.
Respons Pemerintah Daerah
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfotik) Kabupaten Lombok Utara, Haerul Anwar, memberikan tanggapan terkait kondisi krisis air bersih dan lonjakan harga logistik yang mengimpit warga serta pelaku usaha di destinasi wisata premium tersebut.
“Pemerintah daerah sedang mencari solusi yang terbaik untuk hal ini,” ujarnya.
Upaya konfirmasi lanjutan telah terkirim kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop) Kabupaten Lombok Utara melalui pesan singkat WhatsApp. Hal ini bertujuan untuk menanyakan penanganan lonjakan harga serta pengawasan pasar.
Namun, hingga berita ini terbit, pihak Disperindagkop Lombok Utara belum memberikan jawaban maupun tanggapan resmi.
Pemerintah Kabupaten Lombok Uatara bersama pemangku kepentingan terkait ini menghadapi desakan publik untuk segera mempercepat perbaikan jaringan distribusi air. Sekaligus menghadirkan skema darurat guna menekan lonjakan harga kebutuhan pokok di pulau tersebut.(Sumber: NTBSatu.com (Selasa, 08 September 2026)
