Lombok Timur (Visualnews) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, industri jasa keuangan, dan berbagai mitra pembangunan meluncurkan Program Desa Berdaya Transformatif sebagai upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan ekonomi berbasis desa.
Kick Off Program Desa Berdaya Transformatif dilaksanakan di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (30/7). Program ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif Pemerintah Provinsi NTB untuk memfokuskan berbagai program pemberdayaan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Dalam pelaksanaannya, OJK bersama Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menginisiasi pilot project di empat desa, yaitu Desa Lendang Nangka Utara, Desa Mangkung, Desa Mekarsari, dan Desa Buwun Mas. Program tersebut melibatkan berbagai mitra pembangunan, antara lain Bank NTB Syariah, Astra Financial, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), International Labour Organization (ILO), Women’s World Banking, serta pelaku industri jasa keuangan lainnya.
Program yang menjangkau lebih dari 100 kepala keluarga tersebut mengintegrasikan edukasi dan pendampingan literasi keuangan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain memperoleh edukasi mengenai pengelolaan keuangan, peserta juga mendapatkan dukungan usaha produktif, pendampingan, serta akses pemasaran melalui offtaker untuk memastikan keberlanjutan usaha dan kepastian pasar.
Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo mengatakan bahwa Program Desa Berdaya merupakan wujud komitmen OJK dalam memperluas akses keuangan yang inklusif sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas ekonomi di tingkat desa.
“Program ini tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat agar mampu mengelola keuangan, mengembangkan usaha, serta memperoleh akses pasar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin mandiri secara ekonomi,” kata Rudi.
Salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi dalam program tersebut dilakukan melalui pengembangan usaha peternakan ayam petelur. Peserta yang berasal dari keluarga miskin ekstrem memperoleh dukungan berupa kandang, pendampingan usaha, serta akses pemasaran sehingga usaha yang dijalankan memiliki prospek yang berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, OJK, industri jasa keuangan, pemerintah desa, dan mitra pembangunan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi.
“Kolaborasi ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya membangun dari desa dan dari bawah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program tidak diukur dari besarnya bantuan yang diberikan, tetapi dari kemampuan masyarakat mengelola keuangan, mengembangkan usaha, dan merencanakan masa depan secara mandiri,” ujar Abdul Chair.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Program Desa Berdaya Transformatif. Menurutnya, Lombok Timur menjadi kabupaten dengan jumlah Desa Berdaya terbanyak di NTB, yakni sebanyak 64 desa yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTB pada tahun 2026.
Ia menilai program tersebut menjadi langkah strategis karena menyasar langsung masyarakat di tingkat desa serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola keuangan dan mengembangkan usaha produktif.
“Kami sangat mendukung Program Desa Berdaya karena memberikan pendampingan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan literasi keuangan dan mengembangkan usaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa,” katanya.
Melalui kolaborasi tersebut, OJK berharap semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses terhadap literasi dan inklusi keuangan, memiliki peluang mengembangkan usaha produktif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Barat.(V-01)
