Mataram (Visualnews) — Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini tengah menikmati tren pertumbuhan ekonomi yang sangat impresif. Ditopang oleh lonjakan investasi, kebangkitan sektor pariwisata, serta angka pengangguran yang relatif terkendali, capaian positif ini dinilai sebagai momentum emas yang wajib dikawal dan dipertahankan.
Meski demikian, tantangan terbesar Pemprov NTB saat ini adalah memastikan deretan angka manis pada data statistik tersebut benar-benar bertransformasi menjadi kesejahteraan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (FEB Unram), Dr. H. Iwan Harsono, S.E., M.Ec., dalam diskusi hangat bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, di Mataram pada Jumat (29/8/2026).
Kinerja perekonomian NTB sepanjang 2026 memang menunjukkan angka yang luar biasa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi NTB melonjak drastis hingga 13,64 persen pada Triwulan I-2026 dan tetap tumbuh kokoh sebesar 7,41 persen pada Triwulan II-2026. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Bumi Gora pada Semester I-2026 mencatatkan angka menakjubkan di level 10,42 persen.
Iwan Harsono mengapresiasi tinggi raihan tersebut, namun ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri hanya dengan melihat tolok ukur indikator makro.
"NTB sedang memiliki momentum ekonomi yang sangat baik. Ini tentu harus kita apresiasi dan dijaga. Tetapi keberhasilan itu jangan berhenti pada angka pertumbuhan," ujar Iwan.
Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan tinggi (high growth) dan pertumbuhan inklusif (inclusive growth). Menurutnya, indikator keberhasilan pembangunan yang sejati adalah sejauh mana pertumbuhan itu mampu meningkatkan pendapatan warga, membuka lapangan kerja berkualitas, serta menekan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Untuk mengoptimalkan dampak ekonomi, Iwan mendorong agar investasi bernilai besar yang masuk ke NTB memiliki keterkaitan (linkage) yang kuat dengan ekosistem bisnis lokal.
"Investasi besar harus mempunyai linkage yang kuat dengan ekonomi lokal. Tenaga kerja, UMKM, pemasok lokal, dan pelaku usaha daerah harus masuk dalam rantai nilai investasi tersebut," tegasnya.
Penguatan rantai pasok lokal ini sangat krusial guna mencegah bahaya kebocoran ekonomi (economic leakage), khususnya di sektor pariwisata dan industri besar. Harapan Iwan, kebutuhan bahan pangan, barang konsumsi, hingga tenaga kerja profesional tidak lagi didominasi pasokan dari luar daerah.
"Semakin kuat rantai pasok lokal, semakin besar nilai tambah yang tinggal dan berputar di NTB," tambah akademisi Unram tersebut.
Selain penguatan rantai pasok, Iwan mengingatkan pentingnya diversifikasi ekonomi agar NTB tidak terlalu bergantung pada satu sektor dominan yang rentan terhadap volatilitas harga dan guncangan global. Sektor pertanian bernilai tambah, agroindustri, pariwisata berkualitas, UMKM, dan ekonomi kreatif harus terus diperkuat.
Terkait agenda hilirisasi, ia menekankan agar proses penciptaan nilai tambah dilakukan sedekat mungkin dengan sumber daya dan masyarakat lokal.
"Hilirisasi jangan hanya berarti sumber dayanya berasal dari NTB. Nilai tambah, teknologi, industri turunannya, kesempatan kerja, dan kapasitas ekonominya juga harus semakin banyak berada di NTB," ulasnya.
Pertumbuhan ekonomi yang masif juga membuka peluang besar untuk memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara sehat tanpa memberatkan pelaku usaha maupun masyarakat. Namun, seluruh agenda strategis ini membutuhkan fondasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni.
Pemprov NTB diimbau untuk terus menggenjot pendidikan, pelatihan keterampilan, sertifikasi tenaga kerja, dan penyelarasan (matching) kompetensi SDM lokal sesuai kebutuhan industri modern.
"Jangan sampai NTB hanya menjadi lokasi investasi, sementara masyarakat NTB tidak menjadi pelaku utama dan penerima manfaatnya," tandas Iwan.
Sebagai penutup, Iwan menegaskan bahwa capaian ekonomi saat ini bukanlah garis akhir, melainkan pijakan awal untuk membangun struktur ekonomi NTB yang lebih tangguh, mandiri, dan berkeadilan di masa depan. (V-02)
